Menperin berharap bea masuk produk tekstil ke AS dipangkas jadi 0 persen

Selasa, 14 Februari 2017 | 09:51 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama bilateral dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump. Salah satunya soal ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, dalam pertemuannya dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan membahas soal peningkatan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan AS. Peningkatan kerja sama ini sangat memungkinkan karena AS di bawah pemerintahan Trump lebih mengedepankan kerja sama bilateral ketimbang regional.

"(Membahas) Perkara kerja sama Indonesia dengan AS, dan beberapa yang menjadi perhatian. Kerja sama bilateral karena menurut Pak Dubes orientasi AS adalah perjanjian bilateral," ujar dia di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Jakarta, Senon (13/2/2017).

Dalam pertemuan tersebut, lanjut Airlangga, dirinya juga menyampaikan pentingnya AS sebagai pasar strategis produk-produk nonmigas Indonesia. AS juga diharapkan bisa meningkatkan investasinya di Indonesia.

"Di situ saya sampaikan perdagangan Indonesia dengan AS harus ditingkatkan karena bagi Indonesia, AS menjadi salah satu pasar strategis. Dan ekonomi kedua negara bersifat complimentary di mana AS bisa memprovide teknologi dan modal. Selama ini AS kan masuk ke sektor yang padat modal," kata dia.

Sementara untuk kerja sama perdagangan, Airlangga meminta dukungan pemerintah AS untuk masuknya produk TPT Indonesia ke negara tersebut. Selama ini produk TPT dalam negeri kalah bersaing dengan produk serupa asal Vietnam lantaran dikenakan bea masuk yang tinggi.

"Itu kita bicarakan, bisa tidak didorong bilateral agreement secara lebih cepat. Karena kalau ekspor produk tekstil kita kan kena12,5 persen. Kalau itu bisa, bisa lebih rendah lagi sehingga kita bisa berdaya saing," jelas dia.

Dia berharap, pemerintah AS bisa menurunkan bea masuk produk tekstil Indonesia. Bahkan bila perlu dibuat sama seperti produk Vietnam, yaitu sebesar 0 persen.

"Minimal setara dengan vietnam. Dia 0 persen karena ada FTA. Bilateral akan kita upayakan jadi prioritas," ujar dia. kbc10

Bagikan artikel ini: