HIPMI berharap pembiayaan infrastruktur dari APBN ke luar Jawa diperbesar

Senin, 20 Februari 2017 | 14:30 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) menyambut baik program Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA). Meski demikian, Hipmi berharap program ini mampu mendorong lagi porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa.

"Jangan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa baik APBN maupun PINA. PINA makin besar di Jawa, APBN juga porsinya membesar ke luar Jawa dan mengecil di Jawa," ujar Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/2/2017).

Bahlil mengatakanpembiayaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa semakin feasible secara bisnis, sehingga layak dikomersialisasikan. Sebab itu, PINA akan semakin relevan di Jawa.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak keluar dari zona nyaman penggunaan uang negara dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia mengatakan pembiayaan yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau PINA.

Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kepa‎la Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun depan. Enam infrastruktur ini adalah, pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer (km). Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan.

Bahlil menambahkan dengan PINA ini, porsi dana infrastruktur daerah melalui APBD juga sebaiknya membesar dari saat ini hanya 25%. "Dengan adanya PINA pemerintah sebaiknya menggenjot dana infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Sehingga asas pemerataan terimplementasi dan kesenjangan infrastruktur teratasi," tegas Bahlil.kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: