JAKARTA, kabarbisnis.com: Untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kota Lhokseumawe dan wilayah Kabupaten Aceh Utara yang  bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, pemerintah menetapkan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal ini karena kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe dan kawasan Dewantara, serta Kawasan Jamuan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dinilai telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 17 Februari 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe.

“Dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe,” bunyi Pasal 1 PP tersebut.

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud, menurut PP ini,  memiliki luas 2.622,48 ha (dua ribu enam ratus dua puluh dua koma empat puluh delapan hektar), yang terletak dalam Kawasan Kilang Arun Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh seluas 1.840,8 ha (seribu delapan ratus empat puluh koma delapan hektar), Kawasan Dewantara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 582,08 ha (lima ratus delapan puluh dua koma nol delapan hektar), dan Kawasan Jamuan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh seluas 199,6 ha (seratus sembilan puluh sembilan koma enam hektar).

Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sebagaimana dimaksud terdiri atas: a.Zona Pengolahan Ekspor; b.Zona Logistik; c.Zona Industri; d.Zona Energi; dan e.Zona Pariwisata.

Dengan adanya PP ini, maka Gubernur Aceh menetapkan badan usaha pembangun dan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

“Badan usaha sebagaimana dimaksud bertanggung jawab atas pembiayaan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PP ini.

Selanjutnya badan usaha sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, melakukan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe sampai dengan siap beroperasi. kbc9

Berita Terkait

Konstruksi

Sejak 2015, Kementerian PUPR bangun 18 bendungan baru di seluruh Indonesia

28 Desember 2020, 14:59

Daerah

Jokowi harapkan penggunaan anggaran Provinsi Aceh bermanfaat untuk rakyat

25 Februari 2020, 09:46

Properti

Pengembang bidik potensi di kawasan sekitar jalan jalan tol baru

16 Desember 2019, 09:25

Lain Lain

Keren! Pembangunan jalan tol pertama di Kalimantan sebentar lagi rampung!

12 Februari 2019, 06:45

Umum

Renovasi Stadion Gelora Bung Karno rampung, Jokowi pamer keunggulannya

14 Januari 2018, 10:36

This Week Issue

Kejar tayang tol Trans Jawa

21 Desember 2017, 13:43

Nasional

Menteri PUPR: Infrastruktur Indonesia masih belum ideal

2 Agustus 2016, 21:30

Hotel & Travel

Susul Lombok, Aceh bakal dicanangkan sebagai tujuan wisata halal

7 April 2016, 11:58

Nasional

Inflasi di daerah tinggi akibat infrastruktur tak memadai

10 Februari 2016, 08:57

Nasional

Jokowi: Jembatan Suramadu efisienkan mobilitas barang dan orang

3 Februari 2016, 16:21