MATARAM, kabarbisnis.com: Kementerian Koperasi dan UMKM tengah membahas regulasi yang berdampak positif bagi kemajuan sektor UMKM dan Koperasi, termasuk soal pajak koperasi.

"Tidak boleh pajak koperasi disamakan dengan usaha yang lain (modal besar). Ini masih kita perjuangkan," ujar dia di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin (13/3/2017).

Ia meminta, pemerintah daerah ikut andil dalam meningkatkan kualitas koperasi di daerah. Puspayoga menilai, tidak ada artinya jika ada banyak koperasi, tetapi sebatas menaruh papan nama dan tidak terlalu aktif. "Jangan hanya papan nama, tapi setiap tahun sumbangan koperasi bagi PDB terus menurun," katanya.

Puspayoga mengatakan penurunan pajak koperasi masih dikaji pemerintah. Kementerian Koperasi dan UMKM mengusulkan penurunan pajak bagi pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,25 persen. "Masih dikaji pemerintah, (idealnya) 0,25 persenlah dari 1 persen yang kita ajukan. Kalau hapus tidak boleh," katanya. kbc10

Berita Terkait

Lain Lain

Menteri Teten Desak RUU Perkoperasian Disahkan, Ini Alasannya

9 Oktober 2023, 13:49

Keuangan

Pemerintah moratorium izin usaha pendirian KSP

17 Februari 2023, 17:56

Nasional

Pemerintah kembangkan ekosistem koperasi melalui RUU

15 Januari 2023, 16:57

Keuangan

Pengumuman! Simpanan pokok dan wajib di koperasi bakal tak bisa lagi ditarik anggota

7 Desember 2022, 08:30

Lain Lain

Perkuat integritas sistem keuangan nasional, KSP dorong penilaian risiko kejahatan ekonomi koperasi

21 September 2022, 03:27

Lain Lain

Menkop Teten siapkan koperasi bisa produksi minyak goreng

17 Mei 2022, 06:59

Lain Lain

Menkop Teten ajak usaha modifikasi motor berkoperasi

8 November 2021, 08:33

Lain Lain

Bicara Pasal 33 UUD 1945 di STIE Banjarmasin, LaNyalla sebut koperasi sebagai lantai bursa milik rakyat

24 Mei 2021, 16:18

Keuangan

Syarat makin mudah, Menteri Teten bidik bentuk 100 koperasi modern di 2021

28 April 2021, 10:35

Keuangan

Mau cetak 100 koperasi modern, begini strategi pemerintah

17 Maret 2021, 20:09