loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Urgensi Jaminan Sosial bagi Pekerja

Online: Selasa, 24 November 2009 | 11:55 wib ET

Tak ada tujuan yang lebih penting dari tujuan sebuah negara selain mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negaranya. Tujuan filosofis ini terkesan klise, sebenarnya, jika kita melihat berbagai problem, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial, yang hingga hari ini belum terselesaikan. Namun, ikhtiar untuk mewujudkan tujuan filosofis tersebut semestinya tak boleh redup, apalagi padam.

Menjadi tugas bersama bagi kita untuk menjadikan konsepsi negara kesejahteraan (welfare-state) itu menjadi nyata. Hal ini bukan melulu menjadi tugas negara, sebab welfare-state hanya mengandaikan sebuah komitmen kuat dari institusi negara untuk bersama-sama mengatur kehidupan warga menuju kesejahteraan yang terdistribusi dengan baik—yang tentu saja butuh peran swasta dan masyarakat.

Negeri ini jelas butuh skema dan pelaksanaan dari sistem jaminan sosial yang serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga. Kendati cukup terlambat dan tertinggal dibanding negara lain, satu langkah penting sudah dijejakkan republik ini lewat UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Namun, sayangnya, implementasi dari UU tersebut hingga kini masih mengambang meski batas waktu penyesuaian UU selama lima tahun sudah berakhir.

Karena itu, mau tidak mau, pemerintah harus segera berbenah. Komitmen untuk memajukan kesejahteraan umum patut dipertanyakan bila pemerintah tak kunjung memberi perhatian pada penyelenggaraan sistem jaminan sosial.

Salah satu hal pokok yang menjadi instrumen wajib dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah jaminan sosial bagi para pekerja. Hal ini sangat penting mengingat para pekerja adalah penggerak utama roda perekonomian yang menghasilkan barang dan jasa.

Dalam konteks inilah, penyelenggaraan sebuah sistem jaminan sosial yang matang dan konsisten, termasuk jaminan sosial untuk para pekerja, akan menjadi jalan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Hal ini bukan saja terkait kepentingan para pekerja, namun juga kepentingan perekonomian secara umum. Jika jaminan sosial para pekerja terjamin, roda perekonomian tidak hanya bergerak lancar, namun juga menghasilkan berbagai dampak sosial yang menggembirakan, terutama pada pembentukan kohesi sosial yang harmonis antarpelaku ekonomi. Kondisi ini menjadi syarat utama untuk melakukan berbagai program pembangunan.

Karena itulah, peran berbagai institusi penyelenggara jaminan sosial harus terus didorong untuk memaksimalkan manfaat bagi warga negara. Dalam konteks jaminan sosial untuk para pekerja, kita sudah mengenal keberadaan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kinerja Jamsostek saat ini cukup menggembirakan. Per kuartal III/2009, hasil investasi yang dibukukan mencapai Rp6,9 triliun, di mana Rp4,77 triliun di antaranya disisihkan untuk peserta Jamsostek yang tak lain adalah para pekerja di berbagai perusahaan.

Semua pihak sudah mengetahui jika Jamsostek memberikan imbal hasil kepada para peserta melebihi besaran suku bunga deposito perbankan. Jadi, dalam konteks investasi ini saja, potensi untuk terus mengembangkan jaminan sosial bagi para pekerja sebenarnya sangat besar.

Urgensi Jaminan Sosial bagi Pekerja

Jaminan sosial bagi pekerja, seperti sudah disinggung sekilas di atas, adalah instrumen penting untuk menggerakkan roda perekonomian. Bisa dikatakan, di sinilah salah satu asa para pekerja digantungkan untuk menjamin kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan para pekerja dalam konteks ini mencakup memberi rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Rasa aman dan nyaman tersebut diperoleh karena pekerja mendapatkan berbagai skema perlindungan untuk hal-hal yang tak diinginkan, pekerja terjamin hari tuanya, dan pekerja mendapat manfaat nyata dari kepesertaan di Jamsostek.

Semua skema jaminan sosial tersebut bisa didapatkan jika perusahaan mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jamsostek. Di Jamsostek, berbagai skema tersebut dapat dinikmati secara riil, mulai dari Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Berbagai skema itu membuat hak-hak para pekerja terjamin hak-haknya. Di Jatim, misalnya, sejak Januari-Agustus 2009, Jamssostek telah membayar santunan sebesar Rp469,377 miliar untuk para pekerja di Jatim. Angka ini meningkat 51,02% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp310,8 miliar. Porsi terbanyak untuk pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp368,3 miliar. Sementara untuk pembayaran jaminan kecelakaan kerja mencapai Rp31,65 miliar, pemeliharaan kesehatan Rp51,82 miliar, dan santunan kematian Rp17 miliar (kabarbisnis.com, 15/10/2009).

Selain itu, di Jamsostek juga ada program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). DPKP adalah dana yang diambil dari sebagian hasil keuntungan Jamsostek yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jamsostek. Misalnya lewat pembangunan rumah susun sewa dan berbagai fasilitas layanan kesehatan.

Program Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) juga didapatkan dari DPKP. PUMP sendiri telah berhasil membantu para pekerja untuk mendapatkan rumah yang layak dengan akses yang mudah. Para pekerja tentu merespons positif hal ini. Di Jatim, sekadar contoh, hingga September 2009, Jamsostek sudah mengeluarkan 700 rekomendasi untuk pekerja peserta program Jamsostek yang ingin mendapatkan fasilitas PUMP (kabarbisnis.com, 21/10/09).

Program DPKP ini tentu saja juga mempunyai dampak berantai pada gerak perekonomian. Dalam DPKP, misalnya, juga ada alokasi dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa dana bergulir untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan melihat berbagai manfaat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keberadaan jaminan sosial bagi para pekerja tidak melulu untuk kepentingan para pekerja, melainkan juga berdimensi luas untuk menggerakkan perekonomian. Lewat penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja, akan ada mobilisasi dana dari masyarakat—secara umum penyelenggaraan jaminan sosial akan menambah tabungan nasional.

Dari mobilisasi dana masyarakat itulah bisa diciptakan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya, Jamsostek menginvestasikan dananya ke obligasi sebuah korporasi di mana dana obligasi itu digunakan korporasi bersangkutan untuk menggerakkan ekspansi usaha. Tentu saja hal ini semakin memberi nilai tambah bagi perekonomian.

Selain itu, lewat rencana pembentukan Jamsostek Investment Corporation (JIC) yang bermitra dengan Islamic Corporate Development (ICD), Jamsostek bisa membidik berbagai wahana untuk berinvestasi, baik di pasar keuangan maupun di sektor riil, termasuk dalam hal penyertaan modal.

Lewat program jaminan sosial bagi para pekerja, perekonomian bisa terus bergerak dengan dinamis. Pasar modal bergairah, sektor riil terus melaju. Pertumbuhan ekonomi bisa terus dikerek dan muaranya kesejahteraan rakyat akan meningkat. Kemandirian bangsa pun dengan sendirinya akan semakin menguat karena mobilisasi dana dari masyarakat sudah mampu membiayai program pembangunan dan investasi di berbagai bidang.

”Dengan demikian, sebenarnya menjadi jelas bahwa program jaminan sosial bagi pekerja adalah salah satu jalan untuk mewujudkan kondisi perekonomian nasional yang lebih baik lagi,” kata Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga.

Di banyak negara lain, berbagai program jaminan sosial sudah mampu menopang gerak perekonomian mereka. Program jaminan sosial, termasuk untuk para pekerja, menjadi sarana efektif untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas di sejumlah negara. Ada beberapa program yang dilakukan, seperti lewat asuransi (baik sosial maupun komersial), mekanisme tabungan (provident fund) seperti Central Provident Fund di Singapura dan Employee Provident Fund di Malaysia.

Sulit membayangkan jika selama ini para pekerja swasta tak mendapat program jaminan sosial. Selain minimnya rasa aman dan nyaman para pekerja, juga tidak dimungkinkan adanya mobilisasi dana untuk menggerakkan perekonomian. Berbagai potensi kerawanan sosial bisa dimungkinkan terjadi karena ketahanan ekonomi menjadi rapuh. Di sinilah urgensi jaminan sosial bagi para pekerja.

Urgensi jaminan sosial bagi para pekerja ini semakin terasa jika dikaitkan dengan para pekerja di sektor informal (seperti nelayan, tukang ojek, hingga pedagang kaki lima) yang selama ini rentan terhadap berbagai ketidakpastian. Karena itu, upaya Jamsostek untuk melayani para pekerja informal harus terus didorong. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, sekira 70% dari angkatan kerja, potensi mobilisasi dana dari sektor informal juga cukup besar.

Manfaat bagi Perusahaan

Selama ini ada kesan bahwa program jaminan sosial justru membebani perusahaan. Karena itu, masih banyak perusahaan yang kurang menaruh perhatian terhadap kesejahteraan sosial para karyawannya, termasuk dalam keikutsertaan program Jamsostek. Meski secara normatif perusahaan selalu bilang bahwa pekerja adalah aset perusahaan yang paling berharga, kenyataan menunjukkan hal yang berlainan. Berbagai bentuk pengabaian terhadap kesejahteraan sosial pekerja kerap terjadi.

Jumlah perusahaan yang mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek memang terus bertambah. Per Agustus 2009, jumlah kepesertaan Jamsostek baik yang aktif maupun yang pasif sudah mencapai 27,9 juta jiwa dari 191,7 ribu perusahaan, meningkat dari posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 26,7 juta jiwa dari 175,8 ribu perusahaan.

Namun, secara umum jumlah perusahaan yang tidak menyertakan pekerjanya dalam program Jamsostek masih sangat banyak. Itu pun masih banyak perusahaan yang kerap berbuat curang dengan tidak melaporkan upah pekerjanya secara jujur untuk menekan iuran Jamsostek. Akibatnya, manfaat yang diterima pekerja juga rendah dan di sisi lain mobilisasi dana menjadi tidak maksimal.

Padahal, semua regulasi sudah secara jelas menyatakan bahwa setiap perusahaan dengan kualifikasi tertentu wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek. Kepesertaan Jamsostek ini juga menjadi bukti perhatian perusahaan dalam menerapkan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai standar, yang mencakup semua langkah terkait pengendalian risiko dalam kegiatan kerja untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif.

Sayangnya, dunia usaha memang terkesan mengabaikan masalah kesejahteraan pekerja sesuai standar yang disyaratkan. Hal itu terutama terjadi pada badan usaha berskala usaha mikro dan kecil. Problemnya terletak pada alokasi dana. Jangankan mengalokasikan dana untuk memenuhi standar kesejahteraan sosial para pekerja di lingkungan perusahaannya, kebanyakan badan usaha mikro dan kecil itu masih terbelit persoalan mendasar terkait modal kerja atau arus kas perusahaan.

Persoalan kesejahteraan pekerja ini sebenarnya merupakan hal yang sangat urgen. Dalam ilmu manajemen, tenaga kerja adalah resources yang paling berharga. Hanya dengan tenaga kerja yang penuh percaya diri, nyaman bekerja, sehat, dan mampu menjalankan tugasnya, perusahaan dapat memroduksi barang atau jasa. Pendapatan perusahaan bisa mengalir lancar. Tidak ada cost yang harus dikeluarkan karena berbagai problem terkait persoalan karyawan. Dengan demikian, tidak ada jam kerja yang hilang.

Terkait kesehatan kerja, misalnya, mestinya perusahaan sadar bahwa pekerja harus diberi derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara fisik maupun mental. Perusahaan harus melakukan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap ancaman gangguan kesehatan akibat pekerjaan, lingkungan, dan penyakit umum yang bisa mengancam karyawannya.

Jika aspek ini diperhatikan sungguh-sungguh, tentu akan tercipta pekerja yang produktif karena sang pekerja merasa berada di lingkungan yang aman. Akan tercipta pula sebuah lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis di mana perusahaan dan karyawan bisa saling berbagi. Sehingga, pekerja mampu memberi kontribusi maksimal bagi pengembangan bisnis perusahaan. Dalam konteks ini, program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dari Jamsostek sangat penting keberadaaannya.

Perhatian serius terhadap jaminan sosial bagi para pekerja dengan sendirinya akan membentuk dan meningkatkan image positif perusahaan di mata masyarakat dan di lingkungan bisnis. Keuntungan lain bagi perusahaan adalah roda usaha yang terus bergerak lancar, sehingga profitabilitas bisa dijaga di level yang diharapkan.

Dengan demikian, secara umum, gerak perusahaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Muaranya, profit usaha pun bisa diraup tanpa harus mengorbankan hak-hak pekerja. Inilah ciri usaha yang punya prospek bisnis berkelanjutan, yaitu perusahaan yang berorientasi laba namun tidak mengabaikan mekanisme keadilan berupa pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk dalam jaminan sosial bagi mereka.

Menumbuhkan Kesadaran

Hal terpenting yang menjadi cita-cita kita bersama adalah timbulnya kesadaran semua elemen tentang peran penting berbagai jaminan sosial untuk para pekerja sebagai pilar utama pemroduksi barang dan jasa untuk menggerakkan perekonomian. Tentu saja persoalan menumbuhkan kesadaran ini bukanlah hal yang sepele.

Yang kita inginkan adalah kesadaran—sesuatu yang lahir dari kebutuhan setiap elemen, bukan tindakan-tindakan keterpaksaan karena regulasi dan ancaman sanksi. Jika perusahaan mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek hanya karena paksaan, praktik yang terjadi akan rawan penyelewengan. Misalnya, ada perusahaan yang memanipulasi besaran gaji karyawan untuk menyiasati iuran yang harus dibayarkan.

Karena itu, ke depannya, Jamsostek harus melakukan sosialisasi yang gencar dan efektif ke berbagai pemangku kepentingan.

Pertama, Jamsostek perlu terus mendorong upaya untuk bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan dinas terkait tenaga kerja di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Saat ini perlu didorong agar Depnakertrans dan dinas-dinas tenaga kerja di daerah bisa lebih ”bertaring” dalam menerapkan sanksi kepada para perusahaan ”nakal” yang mangkir dari kepesertaan program Jamsostek—mengingat Jamsostek tak dilengkapi kewenangan untuk bertindak lebih jauh menyikapi para perusahaan ”nakal”.

Kepentingan ini tentu saja tidak berkaitan dengan upaya menambah dana investasi Jamsostek, namun lebih merupakan upaya untuk memproteksi dan menyejahterakan para pekerja.

Kedua, Jamsostek perlu mencari gaya berkomunikasi yang pas dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran publik tentang pentingnya kepesertaan Jamsostek. Di Jatim, misalnya, perhelatan Jamsostek Award telah mendapatkan respons yang sangat positif dan harus terus dikembangkan, mengingat kegiatan tersebut cukup efektif untuk mendorong perusahaan agar semakin sadar untuk menjamin kesejahteraan para pekerjanya.

Ketiga, Jamsostek perlu menumbuhkan kesadaran tersebut sejak dari bangku sekolah atau perguruan tinggi. Jamsostek bisa menyelenggarakan berbagai kegiatan sosialisasi di SMU-SMU dan perguruan tinggi untuk mengenalkan kepada para peserta didik tentang pentingnya skema jaminan sosial bagi setiap warga negara, khususnya pekerja. Hal ini penting karena para generasi muda itulah yang kelak akan menjadi pelaku utama perekonomian nasional. Jika sejak di bangku sekolah/kuliah mereka sudah memahami urgensi jaminan sosial, tentu kelak ketika menjadi pelaku perekonomian mereka akan sangat sadar tentang pentingnya jaminan sosial. Dalam hal ini, Jamsostek bisa bekerja sama dengan berbagai lembaga penyelenggara jaminan sosial lainnya, seperti Askes dan Taspen.

Akhirnya, yang terpenting saat ini adalah semua elemen harus bersatu padu meningkatkan kualitas dan kuantitas jaminan sosial bagi para pekerja. Hal ini menjadi tugas bersama antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat. Inilah salah satu ikhtiar dari ”memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana dinubuatkan UUD 1945.

Inilah asa para pekerja untuk kehidupan yang lebih aman, nyaman, sejahtera, dan terjamin. Inilah asa kita bersama.

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
11/29/2014
12.254
IHSG
11/28/2014
5.149,89
4,57 (0,09%)