Menimbang untung-rugi wacana pemindahan Ibu Kota Negara

Kamis, 13 April 2017 | 08:54 WIB ET

PEMERINTAHAN Joko Widodo (Jokowi) tampaknya sangat berambisi untuk segera memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Salah satu kota tujuan yang mencuat adalah Palangkaraya di Kalimantan Tengah.

Kabar itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Palangkaraya merupakan proyek jangka panjang.

"Ini kan tidak mungkin dalam waktu pendek membangunnya. Ini kan, membangun kota dari nol. Kami ingin membangun dari nol. Bukan kota yang sudah ada," kata Bambang.

Bambang menuturkan, wacana ini muncul sebab pemerintah dirasa perlu menyeimbangkan perekonomian ke luar Pulau Jawa. Menurutnya, kondisi Jawa terutama Jakarta sudah terlalu berat, sehingga ia beserta jajaran Bappenas mulai mengkaji wacana itu.

Ia mengungkapkan, kajian pemindahan ibu kota tersebut direncanakan selesai sebelum 2019. Bambang pun mengklaim wacana ini sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.

Adapun rentang waktu pemindahan, kata Bambang, tergantung keputusan pemerintah, termasuk skema pembiayaan yang sedang dibentuk. "Kami pakai skema yang tidak memberatkan APBN. Pokoknya kami membantu Pak Presiden melakukan pengkajian," tutur mantan Menteri Keuangan ini.

Wacana untuk memindahkan ibu kota negara telah berulangkali muncul, yakni ketika timbul kejadian kritis akibat faktor sosial, ekonomi politik, lingkungan dan bencana. Ibu kota negara mempunyai fungsi sentral bagi Pemimpin negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Kondisi aman, nyaman, kondusif dari ibu kota negara merupakan bagian penting dalam memikirkan dan mengkoordinasikan jalannya pemerintahan agar negara dan bangsa maju sejajar dengan negara maju lainnya, serta rakyatnya cerdas, sejahtera secara berkeadilan.

Ibukota sebagai pusat ekonomi utama dari suatu wilayah sering menjadi titik pusat dari kekuatan politk, dan menjadi suatu ibu kota melalui suatu penaklukan atau penggabungan. Ibu kota secara alamiah mempunyai daya tarik politik dan kepewaian yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis, peneliti kebijakan publik. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya atau pusat intelektual. Namun, pemindahan ibukota bukanlah solusi dari semua masalah tersebut. Ini hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dari ketiga opsi wacana pemindahan ibu kota negara (upaya mengurangi kemacetan dan penumpukan di Jakarta serta keinginan untuk memindahkan ibu kota), perlu tambahan satu opsi lagi, yaitu pembagian fungsi kegiatan ekonomi ke lokasi lainnya. Yang dipindahkan bukan ibu kota negara tapi mewujudkan kota-kota lain yang dapat dijadikan alternatif pusat kegiatan ekonomi. Diperlukan upaya lebih serius lagi untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah lain.

Lebih setuju dengan yang dilakukan oleh China. China tidak melakukan tindakan pemindahan ibu kota negaranya dari Beijing, namun mulai mengembangkan kota bisnis selain Beijing seperti Shenzen, Ghuanzou, dan Shanghai. Sehingga, pada akhirnya beban Beijing semakin berkurang sebagai pusat ekonomi dan bisa fokus sebagai pusat pemerintahan. Indonesia pun dapat melakukan hal yang sama.

Yang perlu dipertanyakan, apakah ide membangun ibukota baru ini sudah benar? Pulau Kalimantan adalah pulau tempat hutan tropis terbesar di dunia di luar kawasan Amerika Selatan. apakah etis membuka lahan baru dan mendirikan sebuah kota di Kalimantan? padahal bukan tidak mungkin kota tersebut meluas dan menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran dan mengakibatkan nasib Pulau Kalimantan menjadi seperti apa yang dialami Pulau Jawa saat ini.

Yang patut dikhawatirkan di Kalimantan adalah Penebangan Hutan baik untuk HPH, kelapa sawit, pertambangan, dan sebagainya. Jadi adanya ibukota di situ justru bisa mengurangi penebangan hutan.

Jika ibukota tetap di Jakarta/Jawa, niscaya jumlah penduduk akan terus menumpuk di Jakarta/Jawa hingga akhirnya lebih dari separuh penduduk RI di Jawa akan keracunan asap mobil/pabrik, dsb karena jumlah kendaraan/pabrik terus bertambah sementara pohon/hutan penghasil oksigen terus berkurang.

Tanpa pemindahan ibukota dari Jakarta, situasi kemacetan, polusi udara, kepadatan penduduk, dan sebagainya akan terus bertambah buruk. Bukan tetap atau lebih membaik.

Perlu diingat, Tahun baru Islam disebut Hijriyah karena peristiwa “HIJRAH” (pindah) adalah satu peristiwa bersejarah dalam Islam yang menyebabkan Islam jadi bangkit dan berkembang sehingga bisa menyaingi dua negara adikuasa saat itu yaitu Romawi dan Persia.

Umumnya orang yang hijrah/perantau lebih maju ketimbang penduduk asli yang berdiam di tempat saja. AS, Australia, Kanada adalah satu bukti bagaimana kaum Eropa yang hijrah/merantau akhirnya sukses sementara penduduk asli yang berdiam di tempat bisa tersisih.

Pada akhirnya, pemindahan ibu kota tidak seharusnya dilakukan jika untuk upaya menanggulangi kemacetan dan penumpukan fungsi di Jakarta, karena pemindahan ibu kota saja tidak akan berdampak signifikan pada pemecahan masalah lalu lintas. Itu hanya akan memindahkan suatu masalah (ibukota) dari satu kota ke kota lain. (didik sutrisno)

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: