Wujudkan persaingan usaha sehat, Kadin Jatim siap jadi Satgas Kemitraan

Senin, 17 April 2017 | 17:16 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Kamar Dagang dan Industri ( Kadin) Jawa Timur ( Jatim) menyatakan siap menjadi Satgas Kemitraan yang bertugas untuk menjembatani berbagai persoalan yang timbul dalam penegakan persaingan usaha sehat di wilayah Jatim, utamanya dibidang kontruksi atau pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketua Umum Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattaliti yang didampingi Tim Ahli Kadin Jatim, Jamhadi mengatakan pembentukan Satgas Kemitraan sangat penting mengingat sejauh ini banyak pengusaha Jatim yang mengaku kesulitan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diwajibkan panitia pelelangan. Apalagi menurut pengakuan banyak pelaku usaha, berbagai persyaratan yang diwajibkan tersebut terkesan mempersulit kontaktor kelas menengah untuk memenuhinya. Akibatnya, tender tersebut hanya dimenangkan oleh pelaku usaha besar yang bisa memenuhi persyaratan tersebut.

"Untuk itu, perlu dibentuk Satgas Kemitraan agar kedua belah pihak bisa diketemukan. Selain itu, Satgas ini juga bisa meminimalisir tindak persekongkolan tender, baik vertikal maupun horizontal yang kerap terjadi sampai saat ini. Apalagi sejauh ini Kadin adalah satu-satunya lembaga yang mengerti dengan baik bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan," ujar La Nyalla usai "Dialog Persaingan Usaha" dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (17/4/2017).

Jamhadi menyontohkan, tender senilai Rp 50 miliar dengan mewajibkan adanya tenaga ahli sekitar 15 orang. Atau berbagai peralatan berat yang harus dimiliki. Padahal idealnya, jumlah tenaga ahli yang diwajibkan tidak sebanyak itu. Akhirnya perusahaan besar yang memenangkan. Padahal nilai proyek yang ditawarkan jauh lebih mahal dibanding yang diajukan pengusaha menengah, selisihnya bisa mencapai 10%. Bisa dibayangkan, berapa kerugian yang ditanggung pemerintah

"Karena laporan yang masuk pada kami sangat banyak. Tidak hanya di sektor kontruksi, praktek tersebut juga terjadi di sektor industri dan perdagangan," tambah Jamhadi.

Selian pembentukan Satgas Kemitraan, Kadin Jatim juga menyarankan agar e-katalog bisa diakses oleh semua pengusaha, baik besar, menengah ataupun kecil. Karena selama ini, persyaratan yang diwajibkan juga menyulitkan pengusaha menengah, sehingga mereka tidak bisa menampilkan spesifikasi produk dan harga dalam e-katalog. "Biarlah semua bisa mengakses produknya di e-katalog. Agar tercipta persaingan usaha sehat," katanya.

Dan ketiga, tandasnya, Kadin juga mengimbau dibentuk KPPU Asean. Lembaga ini dimungkinkan agar tercipta juga persaingan usaha sehat di level lebih tinggi. Anggota KPPU Asean diambil dari lembaga KPPU yang ada di setiap negara Asean. Misalkan Kamboja mengirimkan perwakilan dari KPPU di sana. 

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja mengatakan, ada dua tugas penting yang dibebankan kepada KPPU. Pertama melakukan tindakan pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu, langkah yang dilakukan KPPU adalah melakukan advokasi kebijakan pemerintah salma bidang hukum. Selain itu juga melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, termasuk kepada pengusaha. 

"Tugas kedua adalah melakukan penegakan hukum. Dan sejauh ini sudah ada berbagai persoalan yang telah kami tindak. Tetapi memang kebanyakan kasus yang masuk kepada kami adalah persekongkolan tender, bahkan 8p% dari kasus yang di tangani KPPU adalah kasus tender. Selain itu, juga ada kartel," katanya.

Kamser Lumbanradja membenarkan banyak ditemukan panitia pelelangan yang memberikan persyaratan yang tidak fair. Misalkan dengan menyaratkan jumlah tenaga ahli yang cukup banyak untuk proyek dengan tender dengan nilai Rp 50 miliar ke bawah.

"Padahal kita tahu, jumlah tenaga ahli sektor kontruksi di Indonesia tidak banyak. Untuk itulah kami berkomitmen untuk mendukung UMKM. 99,99% KPPU berkomitmen bela UMKM," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: