Pebisnis properti pesimis realisasi 1 juta rumah tercapai

Selasa, 18 April 2017 | 08:19 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pelaku usaha properti mengevaluasi kinerja pengembangan rumah subsidi. Realisasi yang rendah dinilai karena masih ada banyak hambatan awal tahun.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan, sepanjang kuartal I/2017 ini permintaan akan kredit pemilikan rumah atau KPR terbilang tinggi. Pasalnya, REI baru saja mengevaluasi sejumlah transaksi di daerah.

“Paling baru kemarin di Kalimantan Selatan ada sekitar 6.000 unit, Sulawesi Selatan 8.000 unit pengajuan KPR tetapi belum bisa seluruhnya menerima," kata Soelaeman, Senin (17/4/2017).

Eman, sapaan akrab Soelaeman, menilai hal tersebut mengindikasi belum ada kesiapan yang baik akan permintaan KPR di perbankan. Ada bottle neck di perbankan yang belum memiliki alternatif bank lain seperti Bank daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, dari sisi target pengembang kalau belum ada akad tetap harus menyelesaikan bunga kredit konstruksi.

“Bottle neck itu ada di Bank BTN kami berharap bisa segera diselesaikan. Kami pun mulai bulan ini akan rutin melakukan pertemuan dengan BTN untuk mengevaluasi secara pasti realisasi KPR FLPP di lapangan," ujarnya.

Eman memastikan pada pertengahan Juni, REI sudah bisa secara gamblang melaporkan hasil pembangunan anggotanya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat perolehan hasil program sejuta rumah selama kuartal I/2017 yakni 34.860 unit untuk rumah subsidi dan 7.272 unit untuk rumah komersial. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin menyadari perolehan tersebut masih jauh dari target 700.000 unit rumah subsidi dan 300.000 unit rumah komersial tahun ini.

Pemerintah, menurut SyaRIF, masih melakukan sejumlah upaya untuk mendorong seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan program strategis nasional ini lebih giat lagi. “Kami sedang lakukan sejumlah pembahasan dengan perbankan dan lainnya untuk dapat memberikan kredit konstruksi yang menarik bagi pengembang yang membangun rumah subsidi untuk MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah],” katanya.

Syarif menerangkan, pemerintah berupaya memberikan jaminan suku bunga pada kredit konstruksi hingga digit tunggal pada tahun ini. Saat ini suku bunga kredit konstruksi masih berkisar pada angka 12 persen.  Sedangkan pemerintah menghitung idealnya bisa diberikan dengan kisaran 7,5 persen — 7 persen. Untuk itu, jika suku bunga dapat ditekan maka harga rumah juga bisa diupayakan untuk lebih rendah.

Artinya, jika harga rumah bisa diturunkan daya beli masyarakat akan meningkat. Sehingga, tidak ada istilah lagi kaum millennial tidak bisa beli rumah. Dirjen Pembiayaan juga sedang merampungkan rencana penyesuaian batasan penghasilan MBR. Saat ini masih dalam pengkajian untuk menyesuaikan dengan indeks kemahalan konstruksi per wilayah. "Akan dibagi menjadi sembilan wilayah dahulu.”

Rencana tersebut akan mengubah Peraturan Menteri PUPR No. 20/2014 tentang fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dalam rangka perolehan rumah melalui kredit pembiayaan pemilikan rumah sejahtera bagi MBR. Sebab dalam peraturan tersebut, batas gaji pokok MBR di seluruh Indonesia bagi yang ingin mengajukan FLPP untuk rumah tapak adalah Rp4 juta, sedangkan untuk rumah susun Rp 7 juta. kbc10

Bagikan artikel ini: