Bos Lippo Group siap bantu Anies-Sandi wujudkan rumah DP Rp0

Jum'at, 21 April 2017 | 07:56 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Anies Baswedan dan Sandiaga Uno unggul di versi hitung cepat Pilkada putaran kedua dan hampir pasti jadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta. Salah satu program andalan pasangan ini adalah Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0.

Pengusaha sekaligus Direktur Lippo Group, John Riady, mengaku tertarik dan tidak menutup kemungkinan untuk merealisasikan program DP Nol Rupiah.

"Tertarik. Kalau ada program yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat, itu buat kita baik sekali dan kita akan mendukung," kata John, saat menghadiri Acara Indonesia Summit Back on Track di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Menurut John, program DP Nol Rupiah bertujuan memudahkan masyarakat di Jakarta untuk memiliki tempat tinggal. "Saya percaya bahwa alangkah baiknya lebih banyak lagi orang Indonesia yang memiliki rumah. Rumah itu sebuah aset, dan aset memberdayakan si orang itu, tujuannya baik sekali dan harus kita dukung," tambahnya.

"Implementasi seperti apa saya belum tahu. Pak Gubernur yang lebih tahu. Tapi apa yang bisa kami bantu, kami siap bekerja sama sebagai developer juga," jelasnya.

Lanjut John, DP Nol Rupiah dengan harga Rp 350 juta di Jakarta merupakan harga yang masuk akal, apalagi dengan bangunan vertikal seperti rumah susun.

Menurut hitungannya, luasan rumah vertikal 40 meter persegi dengan biaya bangun per meter sebesar Rp 3-4 juta, maka total biaya hanya sebesar Rp 120 juta-Rp 160 juta. Adapun, luasan rumah vertikal atau rumah susun (rusun) dengan luasan 40 meter persegi cukup untuk 1 keluarga dengan jumlah 4 orang.

"Kalau 40 meter, 1 meternya harga bangunnya ongkosnya sekitar Rp 3 juta, berarti Rp 120 juta. Kalau ongkosnya Rp 4 juta cuma Rp 160 juta. Jadi biayanya 1 unit Rp 160 juta, dijual Rp 350-an juta sangat mungkin," tegasnya.

Lebih lanjut John mengatakan, pembangunan rumah susun sebagai realisasi program DP Nol Rupiah bisa menggunakan tanah pemerintah yang ada saat ini. Penggunaan tanah pemerintah juga bisa mengurangi biaya dan juga harga dari rumah itu sendiri.

"Kalau bangun rumah itu cost-nya ada 2, harga tanah dan harga bangunan. Kalau harga tanah, pemerintah yang bangun gratis. Harga bangunnya ongkosnya Rp 4-5 jutaan. Kalau Rp 4-5 juta kali 40 meter Rp 160 juta, dijual Rp 350 juta pun dobel, ungkapnya.

Hanya saja, kata John, niatan kerja sama untuk merealisasikan program DP Nol Rupiah belum dibicarakan secara langsung dengan gubernur terpilih versi hitung cepat.

"Belum, kan baru kemarin terpilih, jadi belum ada komunikasi secara khusus untuk ini. Mungkin nanti hari ke depan silaturahmi memberi selamat, dan minta masukan di mana yang kita bisa kerja sama," tukasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: