loading...
Kategori
PerspektifOpini
Mode Baca

Fungsi pengawasan BI harus diawasi

Refleksi atas pernyataan Boediono

Online: Senin, 02 Maret 2009 | 23:48 wib ET

Gubernur Bank Indonesia Boediono, belum lama ini (Jum’at, 30/1) menegaskan kembali bahwa bank sentral akan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan bank. Bukan hanya sistem bank yang akan diawasi ketat, tapi juga integritas para bankir, termasuk pemegang saham.

Gubernur BI juga mengancam akan memperkuat sanksi bagi pelaku industri perbankan, apabila secara sengaja menyalahkan kewenangan dalam mengelola perbankan.

Pernyataan Array ini sangat standar bagi pejabat yang baru Array memimpin sebuah lembaga, yakni bersemangat dan normatif. Ini pernyataan 'keras' pertama Boediono sebagai Gubernur Bank Sentral sejak dilatik beberapa bulan silam.

Pernyataan ini sangat penting dan pasti ditunggu aksinya oleh publik, mengingat masih sering terjadinya kasus (secara sengaja) salah pengelolaan bank pasca diberlakukannya UU No. 3/2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia.

Perlu diingat, konstruksi UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia itu dilatarbelakangi oleh krisis perbankan pada 1997 akibat lemahnya pengawasan BI yang berujung pada krisis moneter dan menghancurkan ekonomi negara hingga era 2000-an. Kemudian UU itu disempurnakan lagi dengan UU No. 3/2004 agar BI benar-benar kuat dalam mengawasi perbankan.

Artinya, terciptanya perbankan nasional yang kuat, sehat dan efisien adalah keniscayaan bagi BI sebagaimana dijelaskan pasal 8 UU No. 3/2004. Tapi anehnya, kenapa masih muncul aneka kasus terkait pengawasan bank, misalnya, yang terakhir adalah Bank Century, atau sejumlah bank lain dalam skala kasus yang lebih ringan.

Padahal sistem pengawasan bank sebagaimana diatur dalam sejumlah ketentuan BI, sangat sulit bagi bankir berbuat nakal. Pada UU terdahulu Array sistem pengawasan telah dibangun dengan basis risk managament. Kemudian pada UU penyempurnaan Arraysistem itu diperkuat lagi.

Secara standar BI telah melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance based supervision) dan berdasarkan risiko (risk based supervision). Pada risk supervision dilakukan analisis dari berbagai sudut, mulai dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, hingga risiko strategi. Belum lagi ketentuan–ketentuan lainnya.

Pernah ada seorang bankir mengeluh kepada saya, ”Waduh Mas, pekerjaan bankir saat ini lebih banyak mengurusi ketentuan BI ketimbang jualannya. Ada ratusan ketentuan yang harus dipenuhi. Enakan jadi wartawan, kerjaannya santai,” kata bankir yang juga Presdir salah satu bank berkantor pusat di Surabaya itu.

Dari pernyataan bankir itu jelas sangat sulit bagi mereka (bankir) melakukan penyelewengan. Jika kemudian masih ada bank yang nakal, pasti BI mengetahuinya sejak dini. Jika ada bank nakal dalam tempo yang lama, itu bisa dipastikan bahwa ada pejabat BI yang tahu dan ikutan nakal. Misalnya pada kasus Bank Century, BI harus melakukan penyelidikan kemungkinan terlibatnya orang dalam.

Pada pernyataan Boediono beberapa waktu lalu itu, sebenarnya tersirat pentingnya aspek personal pengawas dalam peningkatan ketahanan perbankan. ”Saat ini BI tengah melakukan penguatan pengawasan bank. Resposisi dan penyegaran personalia juga sedang berjalan," kata Boediono.

Artinya, aspek manusia dalam sistem pengawasan ini sangat penting. Sekuat apapun sistem yang dibangun untuk pengawasan perbankan, namun jika mental dan integritas pejabat pengawasnya tercemar, maka proses pengawasannya pasti ikut tercemar.

Jangankan pejabat di tingkat eselon pengawas, sejumlah Gubernur BI pun pernah tercatat berurusan dengan hukum, juga karena integritas dan moral.

Bahkan Gubernur BI Burhanudin Abdulah (sebelum Boediono) kini dipenjara, juga karena integritas dan moral. Jika Gubernur BI seperti itu, bagaimana dengan integritas pejabat di bawahnya. Misalnya di level pengawas, siapa yang mengawasi moral dan integritasnya.

Sejauh ini pengawasan terhadap pekerjaan BI hanya sebatas audit neraca keuangan oleh BPK. Tapi belum kepada secara teknis, misalnya, bagaimana BI melakukan pengawasan. Sistemnya, OK bisa diawasi. Tapi moral pihak yang punya otoritas mengutak-atik sistem itu di BI - siapa yang bisa menjamin???

Tidak ada pihak luar yang mengawasi tugas BI dalam hal pengawasan bank. Sejauh ini tidak ada LSM yang bernama BI Watch. Kalau Indonesia Police Watch sudah ada, juga Parliament Watch Indonesia. Hanya BI sendiri yang tahu bagaimana cara lembaga itu mengawasi bank.

Pengawas itu sejatinya juga harus diawasi. Dulu ada lembaga terkait pemilu bernama KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu). Karena kinerja KIPP dinilai tercemar, lantas di Surabaya terlahir LSM yang ingin mengawasi KIPP, namanya LIP KIPP (Lembaga Independen Pengawas KIPP) ketuanya dijabat Fenumero Ziraluo, akrab disapa Fonzir.

Harusnya kini perlu ada lembaga independen yang khusus mengawasi kerja Bank Indonesia, khususnya dalam hal fungsi pengawasan bank. Lembaga ini (pengawas BI) mendesak dibentuk, misalnya diberi nama Lembaga Independen Pengawas Bank Indonesia (LIPBI)- agar tercipta bank sentral yang kuat dan benar.

Kembali ke pernyataan Boediono, mungkinkah pengawasan bank oleh BI bisa dilakukan secara sungguh-sungguh. The man behind the gun, kata pepatah lama. Secanggih apapun sistem pengawasan yang diterapkan, namun jika masih ada pihak yang 'bermain mata' dalam prosesnya, pasti bakal muncul lagi bank-bank bermasalah di masa mendatang.

Lantas, jika masih muncul bank-bank bermasalah, pantaskan otoritas pengawasan perbankan tetap diamanahkan ke BI. Harusnya UU No. 3/2004 mengatur juga ketentuan, misalnya, jika masih terjadi ksus perbankan di kemudian hari akibat lemahnya pengawasan, maka otoritas pengawasan bank seketika itu dialihkan dari BI ke pihak lain.

Dulu pada UU No. 23/1999 sudah dijelaskan bahwa pengawasan perbankan oleh BI segera dilimpahkan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan OJK sudah harus berdiri pada 2002. Namun pada UU yang baru No.3/2004, pasal mengenai pengalihan pengawasan bank dari BI ke pihak lain justru dihapus. Bahkan jatidiri OJK kemudian menjelma menjadi lebih lunak dengan nama LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Lho.. kok bisa..!!

Kita semua (publik) kini menunggu, mungkinkah pernyataan Mr profesor Boediono untuk memperkuat pengawasan bank bisa dilaksanakan secara kaffah. Jika tidak bisa, sudahlah, setop saja tugas BI mengawasi bank. BI harus legowo memberikan 'separuh nafas pekerjaannya' itu ke pihak lain. Artinya BI cukup mengurusi sistem moneter saja.

Bagimana Mr Profesor...??

Publik sedang menunggu bukti lho...

Bagikan artikel ini kepada kerabat anda
Kurs USD-IDR
12/18/2014
12.534
IHSG
12/18/2014
5.113,35
77,70 (1,52%)