Biar tak disalahgunakan, alasan korporasi penetrasi jadi mitra BUMDes

Kamis, 27 April 2017 | 18:49 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah mengalokasikan dana desa di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 60 triliun, naik dari tahun sebelumnya sebesar Rp 49 triliun. Distribusi keuangan langsung ke desa ini menyebabkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertumbuh pesat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan hingga tahun 2016 lalu jumlah BUMDes baru sebesar 2.000-an . Adapun tahun 2017 ini, tumbuh melesat hingga 18.000 BUMDes.

Pertumbuhan jumlah BUMDes ini, aku Eko juga mengakibatkan persoalaan baru yang sebelumnya tidak diperkirakan pemerintah. BUMDes yang memperoleh keuntungan lebih dari Rp 10 miliar ini biaya pemilihan kepala desanya menjadi sangat mahal.

"Hal ini disebabkan pengurusnya merupakan istri atau anak dari kepala desa," kata Eko usai peresmian PT Mitra BUMDes Nusantara (PT BMN).di Jakarta, Kamis (27/4/2017)

Eko menambahkan dari 18.000 BUMDes yang terdata, hanya 4.000 saja BUMDes yang menunjukkan performa yang baik. Selebihnya, BUMDes dapat dibilang hidupnya segan tapi mati tidak mau. Hal ini dikarenakan tidak semua desa memiliki sumber daya yang mampu mengelola BUMDes.

"Tahun lalu, PT Bank Negara Indonesia melatih 1.500 sumber daya manusia BUMdes. Tapi jumlah desa di seluruh Tanah Air mencapai 74.190. Artinya, kita butuh 30 tahun untuk melatih sumber daya manusia yang menjangkau semua desa,"kata Eko.

Karenanya,dia berkonsultasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk hadir dalam penguatan ekonomi desa. Adapun hasilnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menugaskan Perum Bulog dan PT Kopelindo berserta empat bank BUMN lainnya yakni Bank BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BRI.

Sejumlah institusi tersebut dijadikan hoding BUMDes atau PT BUMDES Nusantara. Pasalnya mereka dinilai memiliki pengalaman luas mengelola koperasi dan bersentuhan langsung dengan masyarakat di pedesaan.

Pembentukan holding BUMdes akan mencegah terjadinya moral hazard pengelola BUMdes.Untuk itu, komposisi saham yang dimiliki PT Mitra BUMdes Nusantara sebesar 51% dan BUMDes 49%.

"Kita ingin pemerintah tetap miliki kontrol. Kita tidak mau ketika BUMDesnya bertumbuh besar ada timbul penyimpangan yang dilakukan oknum pengelolanya,"terangnya.

Selain itu, peran korporasi dibutuhkan untuk memberikan pendampingan sekaligus memastikan dana desa dapat menumbuhkan para wirausahawan menggali potensi ekonomi dan komoditas unggul didaerahnya. 

Hingga pada suatu kondisi BUMDes mampu mandiri dam mengelola dan membiayai pembangunan diwilayahnya secara transparan dan akuntabel. kbc11

Bagikan artikel ini: