REI Jatim minta pemerintah pusat dan daerah sinkronkan kebijakan rumah bagi MBR

Jum'at, 12 Mei 2017 | 13:50 WIB ET

SURABAYA, kabarbisnis.com: Pemerintah tengah mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Guna mendukung program itu, berbagai kebijakan telah dikeluarkan baik melalui paket kebijakan oleh Presiden Joko Widodo maupun kementerian terkait.

Diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan MBR, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan, dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 668/1062/SJ tentang Percepatan Pembangunan Perumahan MBR di daerah.

Sayangnya, kebijakan pemerintah pusat ini belum seluruhnya diikuti oleh pemerintah di daerah (pemda). Oleh karenanya, para pengembang rumah sederhana tapak (RST) berharap pemerintah lebih agresif mensinkronkan kebijakan di pusat dengan di daerah.

Wakil Ketua REI Jatim, Ir. Danny Wahid M.re.MT, mengatakan, sejauh ini belum ada sinkronisasi efektif antara keinginan pemerintah pusat dengan daerah terkait kebijakan percepatan pembangunan RST bagi MBR. Sehingga  seluruh stake-holder perlu sekali lagi bertemu, mengkaji, membahas dan menetapkan secara teknis di lapangan mengenai kepastian pemangkasan perizinan bagi suksesnya program tersebut (RST bagi MBR).

“Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait percepatan pembangunan RST bagi MBR yang ditandai terbitnya Inpres dan SE Mendagri. Namun di level pemerintahan di daerah nampaknya belum nyambung, sehingga pengembang masih mendapati berbagai kendala untuk berpartisipasi dalam program pembangunan RST bagi MBR,” kata Danny, Jumat (12/5/17).

Danny yang juga Ketua Percepatan Pembangunan Perumahan di DPD REI Jatim itu menyebutkan, kebijakan percepatan pembangunan RST bagi MBR terkesan masih berjalan sporadis, sehingga dikhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan pemerintah. “REI Jatim akan concern terhadap nasib MBR untuk segera mendapatkan RST. Sehingga kami akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemkab/pemkota se-Jatim,” kata Danny Wahid.

Sekadar diketahui, Pemprov Jatim sendiri telah mentargetkan sebanyak 25.000 unit RST bisa terbangun hingga akhir 2017. “Pengembang anggota REI Jatim akan berpartisipasi maksimal untuk mencapai target tersebut. Namun masih banyak hal yang perlu disamakan persepsinya, agar nantinya bisa ada percepatan,” tambah Danny.

Menurut Danny, pihaknya (REI Jatim) dan perbankan (dalam hal ini Bank BTN) terus melakukan koordinasi untuk kemudahan KPR bagi MBR sektor informal (nasabah non slip gaji). Namun, katanya, di tingkat regulasi perbankan masih ada persoalan terkait KPR RST bagi MBR, yakni perlakukan ketentuan kolektibilitas kredit disamakan dengan KPR komersial.

“Harusnya khusus KPR RST ada perlakuan khusus yakni lebih kendor regulasinya – namun tetap dalam batas toleransi, sehingga bank bisa lebih agresif dalam membantu program pemerintah terkait percepatan pembangunan RST bagi MBR,” kata Danny. kbc7

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: