Pebisnis tunggu teknis pelaksanaan Ditjen Pajak intip rekening bank

Jum'at, 19 Mei 2017 | 08:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Meski resah, kalangan pelaku usaha menunggu teknis pelaksanaan aturan tersebut.

Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno tak banyak mengomentari perihal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Melalui aturan ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki keleluasaan untuk mengakses informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak. "Itu haknya dia lah," kata Benny di Jakarta, Kamis (18/5/2017).

Dia mengatakan, asosiasi pengusaha belum membahas mengenai kebijakan tersebut. Namun secara pribadi, ia mengaku agak resah jika kebijakan itu dijalankan. Ia berharap, pemerintah dapat menyosialisasikan dengan baik mengenai penerapan kebijakan tersebut.

"Kesimpulannya agak resah saja. Ya saya pengin tahu pelaksanaannya gimana nanti," kata Benny seperti dikutip dari Kompas.com.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution pada Selasa (16/5/2017) malam mengungkapkan, sebenarnya, jauh sebelum adanya Perppu ini, Ditjen Pajak sudah memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Hanya saja harus meminta izin kepada Bank Indonesia.

Bukan perkara gampang mendapatkan izin dari BI. Sebab prosesnya kerap membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akibatnya, pemeriksaan pajak bisa menjadi molor.

Setelah adanya Perppu Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Ditjen Pajak tidak perlu lagi susah payah karena bisa langsung meminta data kepada bank. kbc10

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: