Anggaran pupuk bersubsidi 2017 'dibintangi', ini dampaknya di lapangan

Jum'at, 19 Mei 2017 | 19:49 WIB ET

CIKAMPEK, kabarbisnis.com: Susidi pupuk Tahun Anggaran (TA) 2017 ditetapkan sebesar Rp 31,3 triliun. Meski pemerintah tidak menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, misalnya urea ditetapkan Rp 1.800 per kilogram (kg) namun sempat terjadi gejolak dilapangan pada awal tahun. Ada apa?

Kepala Corporat Communication PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengatakan, sedianya volume pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton, jumlah tersebut terbilang sama dengan tahun 2016. Namun,Kementerian Keuangan  dan Badan Anggaran memutuskan mengurangi volume pupuk bersubsidi sebesar 1 juta ton.

Dengan begitu,para petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)  hanya mendapat jatah pupuk bersubsidi sebesar 8,5 juta ton."Sementara volume pupuk sebesar 1 juta ton lagi dicadangkan," kata Wijaya kepada kabarbisnis.com di sela kunjungan wartawan ke pabrik Pupuk Kujang di Cikampek, Jumat (19/5/2017).

Wijaya mengatakan keputusan pengurangan  volume itu karena dianggap serapannya dalam beberapa tahun terakhir tidak mampu mencapai 100%. "Tahun 2016, serapan pupuk bersubsidi hanya mampu  terealisir sebesar 91%," kata Wijaya.

Padahal, menurut Wijaya anggapan dalam kacamata fiskal tersebut tidak sepenuhnya tepat.Menurutnya, anomali perubahan iklim mengakibat bergesernya musim tanam . Hal tersebut tentunya mempengaruhi mobilitas pendistribusian pupuk bersubsidi hingga sampai di kios yang letaknya dipedesaan (lini IV).

"Bulan ini, penyaluran memang agak down (menurun red).  Tapi beberapa bulan lalu ketika waktu musim tanam kita pontang panting," terangnya.

Keterbatasan fiskal pemerintah mengalokasikan subsidi yang berimbas pengurangan volume pupuk bersubsidi ini kata Wijaya cukup dipahami manajemen PT Pupuk Indonesia. Karenanya manajemen mengambil langkah merealokasi antara distribusi dan kebutuhan pupuk bersubdisi di masing masing daerah.

Misalnya untuk alokasi pupuk urea yang semula 4,1 juta ton menjadi terpangkas 3,8 juta ton."Konsekuensinya di suatu daerah ada jatahnya dikurangi. Volumenya bervariasi di tiap tiap daerah berbeda, pemangkasan mulai 10 persen dari alokasi," kata Wijaya.

Kebutuhan petani memperoleh pupuk bersubsidi di awal tahun 2017 tidak diimbangi pasokan memadai. Terpaksa, petani merogoh kocek lebih dalam membeli pupuk sesuai harga pasar atau non bersertifikat.

Sebagai antisipasi agar persoalaan yang dihadapi petqani ini terus berlanjut, tutur Wijaya, manajemen PT Pupuk Indonesia mengambil dua opsi pertama, merealokasi jatah pupuk ke daerah yang kekurangan pasokan dua mengambil kuota pupuk di bulan berikutnya.Namun kedua opsi dapat dieksekusi dengan surat tembusan Gubernur.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Mukhrizal Sarwani kepada kabarbisnis.com membenarkan kuota pupuk bersubsidi tahun 2017 dikurangi menjadi 8,5 juta ton. Hal itu dituangkan dalam Permentan No 69/ SR 310/12/2016.

Menurut Mukhrizal kendati pupuk bersubsidi kuota berkurang 1 juta ton, peluang penambahan menjadi 9,55 juta ton masih terbuka apabila dalam musim tanam gadu petani kesulitan memperolehnya. Kemenkeu dan Badan Anggaran dapat membahas kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2017.

Adapun, data PT Pupuk Indonesia menyebutkan hingga 18 Mei 2017,stok pupuk nasional di lini I hingga III Urea mencapai 960.729 ton. NPK sebesar 200.726 ton, SP 36 sebesar 63,898 ton, ZA 90.222 ton dan organik 44,969 ton.

Sedangkan stok di Lini III (kabupaten), urea 366.559 ton atau 258% dari stok minimum. NPK 146.919 ton (181%) ,SP 36 sebesar 39.311 (121%), ZA 63.169 ton (179) dan organik 44.156 ton (142%).kbc11

Bagikan artikel ini: