HIPMI: Stabilitas ekonomi tak terganggu oleh teror bom

Kamis, 25 Mei 2017 | 17:42 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI ) menilai ledakan bom tidak lagi mempengaruhi aktifitas perekonomian, namun aparat keamaan harus menindak tegas otak dibalik serangan bom di Kampung Melayu tersebut karena tindakan itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan.

Ketua Umum BPP HIPMI  Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/5/2017) mengatakan, bagaimanapun juga teror semacam ini harus ditindak tegas karena nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan tidak merestui seseorang membunuh dirinya sendiri atau manusia lain.

Aksi-aksi teror sejenis, menurut Bahlil semakin kehilangan relevansinya bagi stabilitas perekonomian dan kegiatan bisnis. Sebab aktifitas tersebut sudah sering terjadi juga dinegara-negara paling aman sekalipun seperti di eropa dan negara barat lainnya.

Karena itu, kata Bahlil pelaku usaha tidak perlu panik dan tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. "Relevansi teror-teror semacam ini makin hilang. Terbukti masyarakat tidak panik. Aktifitas perekonomian tidak terganggu," kata Bahlil.

Kendati demikian Bahlil meminta pemerintah menuntaskan masalah teror di Ibu Kota hingga ke akarnya. Teror sejenis sebaiknya tidak perlu terjadi lagi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HIPMI, Bahlil menegaskan mengutuk keras aksi bom diri tersebut. Sebab aksi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan yang dianut bangsa ini. "Tidak satupun agama resmi di negara ini yang merestui melukai atau membunuh diri sendiri dan orang lain. Sebab itu kita mengutuk keras," terang dia.

Ia juga mengimbau agar semua pihak untuk bergotong-royong membantu pemerintah dalam memperkuat dan mendorong pemerataan perekonomian nasional. Dikatakannya, status investment grade  yang baru dicapai bangsa ini jangan sampai tercoreng oleh aksi-aksi tidak terpuji oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. "Status ini harus jadi momentum perbaikan dan pemerataan perekonomian kita," kata dia.

Bahlil menuturkan pihaknya mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga tercapai peringkat investasi (investment grade) di Tanah Air. Meski demikian, Hipmi juga mengingatkan status tersebut mesti diikuti oleh perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB).

"Kita ikut senang dan mengapresiasi pemerintah, otoritas moneter, industri keuangan sudah bekerja keras memperbaiki domainnya masing-masing. Namun pekerjaan paling berat itu menaikkan ease of doing business (EoDB). Ini yang kita ingatkan," kata dia.

Bahlil mengatakan kerja keras pemerintah dan lembaga lainnya semakin diakui oleh dunia internasional, terutama dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Ia mengingatkan, pengakuan ini masih dalam tataran pengelolaan makro ekonomi, moneter, dan pengelolaan keuangan negara.

Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk meyakinkan pihak swasta atau investor untuk berinvestasi ke sektor riil. "Semua pihak bekerja keras mengejar  ease of doing business atau kemudahan berbisnis. Sebab perbaikkannya masih pada tataran fiskal, pajak, belanja negara, deregulasi, dan debirokratisasi, transparansi dan sebagainya,” pungkasya.kbc11

Bagikan artikel ini: