Minimarket, antara dilarang dan disayang

Senin, 12 Juni 2017 | 13:15 WIB ET

KINI hampir di daerah-daerah kecamata dan pedesaan, tak sulit menemukan toko modern jenis minimarket. Penyebarannya yang cukup masif dinilai kian menghimpit keberadaan toko tradisional.

Minimarket tak hanya menyuguhkan barang-barang kelontong dan menjadi pesaing kuat toko tradisional. Minimarket telah bertransformasi jadi solusi konkret bagi masyarakat seperti layanan praktis dari urusan membeli pulsa, membeli voucher listrik, tiket kereta hingga pesawat dan lainnya. Minimarket seolah kini hadir tanpa pesaing. Warung-warung kecil, kelontong kelas menengah, semuanya dilibas.

Dengan modal yang kuat, minimarket kian ekspansi. Gerai ritel minimarket menjamur dengan pelbagai merek nasional hingga bendera lokal. Namun dari sekian minimarket, ada dua nama yang terus menggurita, Indomaret dan Alfamart. Dua minimarket ini sering berhadapan, bersebelahan bak sejoli, hingga saling mengepung kota hingga desa seperti para “serdadu” toko kelontong. Dimana ada Indomaret, tidak jauh dari lokasi itu pasti ada Alfamart, atau sebaliknya.

Perkembangan bisnis minimarket yang cukup masif ini pula yang mendorong pemerintah untuk kembali 'mengutak-atik' keberadaannya dengan rencana mengeluarkan aturan, khususnya terhadap batas kepemilikan dan porsi asal produk yang dijual di minimarket.

Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Menurut dia, perekonomian Indonesia kini didorong oleh konsumsi masyarakat. Hal ini berbeda dengan kondisi dua dekade lalu di mana industri manufaktur, pertanian, dan perdagangan masih menjadi pendorong utama.

Masih menurut Darmin, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur secara detail operasional minimarket agar tidak menggilas keberadaan pasar tradisional.

Meski begitu, Darmin menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin membunuh pertumbuhan minimarket yang juga berperan besar dalam mendorong konsumsi masyarakat. Catatan pemerintah, 65 persen minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini masih dioperasikan oleh badan usaha besar, termasuk pemiliki ritel sendiri seperti jaringan Indomaret dan Alfamart. Sementara 35 persen sisanya dioperasikan oleh perseorangan atau oleh masyarakat yang membeli hak waralaba. Pemerintah, kata Darmin, ingin memperluas minimarket yang dikelola oleh masyarakat sendiri agar pemerataan bisa dirasakan betul di daerah.

"Semacam franchise kan? Itu kita akan bikin aturan itu jadi jangan lagi dilampaui (jumlah yang dikelola sendiri oleh perusahaan)," kata Darmin.

Tak hanya itu, Darmin mengatakan, pemerintah juga ingin memastikan aturan mengenai batasan berapa persen produk yang mereka jual berasal dari produk dalam negeri termasuk produk dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ia mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan UKM masih memiliki tempat untuk memasarkan produknya.

Aturan ini pun nantinya diharapkan memberikan dampak positif bagi pengusaha kecil. Namun, aturan ini juga tidak bertujuan untuk menghambat perkembangan minimarket di Indonesia. "Bahwa pasar modern itu boleh di kelas jalan tertentu. Walau sekarang di daerah sudah banyak bablas karena aturannya selama ini enggak diekspos. Tapi itu lagi disiapkan, Perpres," jelasnya.

Deputi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Pasar Modal BKPM Azhar Lubis menambahkan, sebetulnya pemerintah ingin ada penegasan aturan untuk menyelamatkan pasar tradisional dan UKM. Namun ia juga mengakui bahwa saat ini sudah ada aturan Kemendag, yaitu Permendag nomor 70 tahun 2014 yang mengatur batasan-batasan soal operasional minimarket.

“Sekarang sudah ada aturan Kemendag, yang menyebut 80 persen barang yang dijual harus menyerap produk lokal dan UKM. Barangkali Menko ingin ada penegasan saja," ujar Azhar.

Keberadaan minimarket, diakui atau tidak memang ikut membantu perkembangan ekonomi daerah sekitar. Selain model bisnisnya yang bermitra dengan investor (waralaba) dari masyarakat, bisnis ini juga mampu menyerap jumlah tenaga kerja dari warga sekitar. Belum lagi manfaat terhadap nilaii jual properti (tanah) di wilayah yang ada gerai minimarket, tentu akan lebih tinggi dibanding darah yang tidak ada gerai minimarket.

Namun aturan tetaplah aturan yang musti ditaati. Selama ini, sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Belum lagi peraturan daerah (Perda) yang diterbitkan masing-masing daerah, misalnya terkait zonasi, hingga jam operasional.

Dari semua tantangan itu, pelaku minimarket seolah tak peduli, mereka tetap fokus ekspansi. Alfamart misalnya selain fokus ekspansi di dalam negeri, mereka melanjutkan ekspansi di Filipina. Indomaret, tetap optimistis dengan memasang target pertumbuhan omzet hingga 20 persen. Mereka juga akan menambah jumlah outlet di daerah baru seperti Ambon, Kendari dan wilayah timur Indonesia di 2017. Ini membuktikan minimarket mampu bertahan di tengah hadangan, karena mereka memang dibutuhkan.

Minimarket juga bertahan karena jurus "rahasia" bisnis ritel, yakni impulse buying, yaitu kala konsumen berbelanja tak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga berdasarkan keinginan. Misalnya saat seseorang sedari rumah hanya berniat beli satu buah pasta gigi, tapi saat di gerai minimarket akhirnya kepincut membeli makanan ringan yang menggoda mata.

Ini tak akan terjadi bila tak ada jejeran rak barang dagangan yang tersaji apik, lengkap, dan suasana nyaman, juga bersih. Ditambah strategi mereka terus saling berjejer berdekatan di pelbagai tepian jalan. Dan ini sudah lama dilakukan oleh duo rival Indomaret dan Alfamart. Jdi, kita kembalikan saja kepada konsumen, mau membeli kebutuhannya di toko tradisional atau di minimarket (didik sutrisno)

Bagikan artikel ini: