Sah, angkutan dalam jaringan online punya status legal

Jum'at, 16 Juni 2017 | 11:23 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah akhirnya melegalkan status transportasi dalam jaringan online alias daring.  Melalui terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26/2017, moda transportasi yang saat ini banyak beroperasi di kota-kota besar ini mendapatkan status legal sebagai angkutan sewa khusus.

"Dengan lahirnya PM Nomor 26/2017 adalah sebuah bentuk keyakinan bahwa angkutan sewa khusus merupakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dihindari dan ini sudah menjadi keseharian," kata Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Cucu Mulyana, di Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Menurut Mulyana, dalam regulasi itu banyak hal yang diakomodir berdasarkan masukan dari sejumlah pihak seperti bukan hanya soal legalitas, tetapi hal lain yang kerap jadi hambatan transportasi daring.

Dia mengemukakan, taksi dalam jaringan tidak bisa disamakan dengan taksi reguler sehingga dicarilah nomenklatur lain yaitu di angkutan sewa khusus, yang dibedakan dengan angkutan sewa umum.

Kementerian Perhubungan ingin berbagai angkutan baik seperti taksi reguler maupun transportasi daring dapat terwujud secara harmonis sehingga industri angkutan di kawasan perkotaan juga berjalan baik.

Mengenai kebijakan penetapan tarif batas bawah, hal itu dilakukan agar jangan sampai pendapatan baik taksi reguler maupun transportasi daring mendapat pendapatan di bawah UMR.

"Sedangkan penetapan tarif batas atas untuk melindungi konsumen," katanya dan mengatakan, pihaknya telah mengundang dinas-dinas perhubungan daerah untuk membahas soal tarif pada Senin 19 Juni," katanya seperti dikutip dari Antara.

Kementerian Perhubungan saat ini mengklaim sedang mengadakan riset terkait dengan kuota dan tarif taksi daring karena pemerintah harus menetapkan hal tersebut dengan sangat berhati-hati.

Terkait digital dashboard, dia berharap agar sudah dapat diakses sehingga akan sangat bermanfaat dalam melakukan monitoring pengawasan lapangan, seperti untuk mengetahui berapa jumlah taksi daring yang beroperasi di suatu daerah.

Dengan demikian, lanjutnya, sehingga dapat diketahui pemberi izin di daerah tersebut dan seluruhnya bakal diketahui berapa jumlah taksi daring di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk KIR di lapangan dinilai agak sedikit terjadi hambatan kelambanan, tetapi diharapkan dengan telah diluncurkannya KIR swasta beberapa waktu lalu maka diharapkan persoalan yang di lapangan yang dihadapi taksi daring terkait proses untuk memperoleh KIR juga dapat diatasi.

Sementara itu, pendiri Go-Jek Indonesia, Monica Oudang, senang dengan PM Nomor 26/2017 karena transportasi daring telah menjadi sesuatu hal yang legal.

"Kami sekarang sudah mendapatkan status angkutan khusus sehingga legal," kata Monica dan menambahkan pihaknya selalu berkomunikasi baik dengan pemerintah pusat maupun daerah.

Monica mengungkapkan pada saat ini sudah ada sejumlah pemerintah daerah yang sudah memasukkan rekomendasi tarif dan ketentuan tersebut akan dicoba sebaik mungkin untuk diikuti Go-Jek. kbc10

Bagikan artikel ini: