Utang subsidi pupuk pemerintah capai Rp17,9 triliun

Minggu, 18 Juni 2017 | 22:21 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Utang subsidi pupuk pemerintah c.q kepada produsen pupuk per 31 Desember 2016 mencapai Rp 17,9 triliun.Utang jangka panjang subsidi pada Kementerian Pertanian itu tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)  tahun 2016

Merujuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), besarnya utang ini merupakan akumulasi utang Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan kurang bayar subsidi pupuk sejak Tahun Anggaran (TA) 2014 hingga 2016.Dari salinan tersebut mencakup utang TA 2014 sebesar Rp 7,4 triliun.

Sementara kurang bayar untuk subsidi pupuk  TA  2015 dan TA 2016 masing masing sebesar Rp 7,5

triliun dan Rp 2,9 triliun.Status utang pemerintah kepada pihak ketiga dalam hal ini pabrik pupuk yakni PT Pusri Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim.Kelima pabrik pupuk ini merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia Holding Company  (Persero).

Kepala Corporate Communication Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana kepada kabarbisnis.com di Jakarta, Minggu (18/6/2017) mengatakan, salah satu faktor terjadinya kurang bayar subsidi pupuk karena perusahaan pupuk menggunakan asumsi perhitungan subsidi pupuk dua tahun sebelumnya. Tak ayal, ketika BPK melakukan audit sejumlah asumsi seperti kurs rupiah terhadap dolar, inflasi dan harga gas sudah berubah.

Menurut Wijaya dalam satu tahun terdapat eskalasi kenaikan harga gas sebesar 3%. Misalnya Harga Pokok Produksi (HPP) untuk pupuk urea bersubsidi sebesar US$ 240.

Wijaya mengatakan adanya audit BPK menjadi referensi bagi produsen pupuk agar  pemerintah segera membayar utang karena hal ini akan sangat membantu arus kas perusahaan. Dengan begitu , nantinya akan memperbaiki kinerja produsen untuk mendistribusikan pupuk kepada petani.

Wijaya tidak menampik besarnya tunggakan sekaligus kesanggupan pemerintah mencicil pembayaran  tersebut menyebabkan manajemen harus berpikir kreatif menggali sumber pendanaan seperti obligasi dan pinjaman perbankan. “Kita masih punya dana cadangan sehingga tidak membebani cash flow perusahaan,” harap Wijaya.

Menurut Wijaya utang pemerintah kepada produsen pupuk tahun 2016 lalu mencapai lebih Rp 20 triliun. Namun Kementerian Keuangan mencicil pembayaran lebih dari Rp 2 triliun, sehingga posisi akhir utang pemerintah seperti yang tertulis dalam laporan BPK sebesar Rp 17,8 triliun.

“Untuk tahun anggaran 2016  tidak ada masalah pembayaran subsidi pupuk. Cuma ada proses administrasi pembayaran.  Kita lihat yang bermasalah justru di tahun anggaran 2014 dan 2015 (kurang bayar utang subsidi pupuk red) , belum ada kejelasan,” kata Wijaya

Wijaya mengingatkan pembiayaan produsen pupuk yang diantaranya berasal dari pinjaman bank akan mempengaruhi terhadap besaran utang.Pasalnya bunga dari pinjaman perbankan pabrik pupuk itu akan dikonversikan kedalam komponen utang pokok subsidi pupuk. ”Sebetulnya untuk kebaikan pemerintah sendiri,” ujarnya.

Hal ini pun sudah menjadi rekomendasi BPK kepada pemerintah agar memberi perhatian serius menyelesaikan pembayaran utang subsidi pupuk. Meski begitu sepenuhnya manajemen menyadari kesanggupan fiskal pemerintah yang terbatas untuk membayar cicilan utang kepada produsen pupuk.kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: