Jokowi akhirnya tinjau ulang kebijakan lima hari sekolah yang menuai polemik

Senin, 19 Juni 2017 | 19:54 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan akan menata ulang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang mengatur tentang kegiatan belajar mengajar lima hari. Kebijakan lima hari sekolah itu menuai kontroversi di masyarakat, dan mendapat penolakan keras dari sejumlah elemen termasuk ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama.

“Presiden akan melakukan penataan ulang terhadap aturan itu dan juga akan meningkatkan regulasinya dari yang semula Peraturan Menteri (Permen), mungkin akan ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres),” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Maruf Amin usai diterima Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/6) siang.

Penataan ulang terhadap aturan kegiatan belajar mengajar lima hari itu, lanjut Maruf, nantinya akan melibatkan sejumlah menteri terkait dan juga masyarakat, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat dituangkan dalam aturan yang akan dibuat itu.

Dalam penataan itu, menurut Ketua Umum MUI, akan melibatkan selain menteri-menteri terkait seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendukbud), Menteri Agama (Menag), mungkin juga ada kaitannya dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Juga akan melibatkan nanti ormas-ormas Islam termasuk melibatkan MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas yang lain,” sambung Ma’ruf.

Adapun persoalan yang dibahas dalam aturan tersebut diharapkan tidak lagi hanya mengatur waktu atau lamanya pembelajaran saja, tapi juga secara menyeluruh.

“Diharapkan bahwa peraturan itu menyeluruh, komprehensif dan bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat,” ungkap K.H. Maruf Amin. kbc9

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: