Mudik nyaman dan aman, perlu kerja sama semua pihak

Selasa, 20 Juni 2017 | 14:01 WIB ET

LIBUR panjang Hari Raya Lebaran atau Idul Fitri merupakan hari libur terpanjang, tersibuk dan terheboh di Indonesia. Ritual pulang kampung kaum urban untuk bersilahturahmi dengan orang tua dan sanak saudara selalu menimbulkan kehebohan luar biasa dari sisi transportasi mudik dan balik lebaran.

Arus mudik dan balik kaum urban yang terheboh biasanya melalui jalan darat, selalu membuat Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri) bersama operator jalan tol dan operator angkutan umum pusing tujuh keliling, seperti yang terjadi pada arus mudik Lebaran tahun 2016 lalu.

Saat itu, kemacetan total hingga belasan bahkan puluhan jam, khususnya kendaraan yang menuju kota-kota di Timur Jakarta pada Lebaran 2016 ditengarai merupakan kemacetan terparah sejak mudik lebaran menjadi tradisi bangsa ini. Penyebabnya adalah kemacetan di pintu tol Brebes Timur (Brexit) yang mengular puluhan kilometer dan sulit terurai. Ditambah dengan kemacetan klasik di daerah jalur utama Pantura.

Pemerintah pun terus mempersiapkan jauh-jauh hari untuk mengantisipasi pada musim mudik Lebaran 2017 ini kejadian seperti tahun lalu tidak terulang.

Pemerintah pusat sendiri memaparkan Lebaran 2017 diperkirakan akan jatuh pada 25 dan 26 Juni 2017. Sementara, puncak arus mudik akan terjadi 23-24 Juni 2017. Untuk puncak arus balik terjadi pada 1 dan 2 Juli 2017.

Secara nasional, jumlah pemudik 2016 sekitar 17,6 juta orang dan pada  2017  diprediksi 20-25 juta orang (meningkat 5%-10%). Jumlah pemudik keluar dari Jakarta sekitar 6 juta orang dan pada 2017 diprediksi 6,5 juta orang, dengan destinasi terbesar ke Jawa, Bali, dan Sumatra melalui tiga termmal utama (Pulo Gadung, Kampung Rambutan dan Kanderes) serta 19 terminal bus bantuan di seluruh DKI Jakarta.

Pemerintah bahkan mengklaim jika mudik Lebaran tahun ini akan lebih nyaman dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tidak lepas dari manajemen persiapan mudik yang lebih baik mulai dari penyiapan infrastruktur hingga fasilitas pendukung lainnnya, seperti tempat peristirahatan sementara (parking bay) di ruas jalan tol.

 

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bersama stakeholder terus melakukan upaya pembangunan dan penyempurnaan sejumlah fasilitas lainnya agar arus mudik tahun ini lebih lancar dan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dan keamanan sepanjang perjalanan.

 

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, segala persiapan sudah siap hingga 90 persen. Mulai dari persiapan jalur tol, ketersediaan pelabuhan, dan juga telah meminta kepada PT. Kereta Api untuk bisa menambah perjalanan dan memastikan kondisi stasiun aman dan nyaman.

 

Kemenhub terus melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi padatnya lalu lintas baik di darat, laut, maupun udara, di masa musim mudik Lebaran. Segala persiapan dilakukan guna menjaga arus mudik berjalan dengan lancar, selamat, aman serta nyaman bagi seluruh masyarakat.

“Merupakan harapan Pemerintah, masyarakat dapat menjalankan mudik dengan enjoy, aman, dan selamat,” ujar dia.

 

Puncak mudik Lebaran tahun ini diperkirakan akan terjadi pada 22 hingga 24 Juni 2017. Namun demikian, sejumlah masyarakat sudah mulai melakukan perjalanan pulang kampung sejak 15 Juni lalu. Sementara, arus balik diperkirakan akan terjadi pada 11 Juli.

 

Perlu diketahui, guna menjamin kelancaran dan kenyamanan pemudik, mengandalkan Kemenhub saja tidak cukup. Perlu kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, sesuai dengan tupoksi yang ada. Penanganan arus mudik dan balik dipilah dalam tiga kategori, yaitu sarana dan prasarana transportasi yang menjadi domain dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) , infrastruktur jalan tol dan non-tol yang menjadi domain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan manajemen lalu lintas yang menjadi domain Korlantas Polri.

Prasarana transportasi, seperti bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, stasiun kereta api menjadi kewenangan Kemenhub. Begitu pula dengan sarana transportasi umum, seperti pesawat udara, kapal laut/penyeberangan, kereta api dan bus AKAP juga menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Sedangkan terminal bus masih menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai semangat otonomi. Tugas Kemenhub harus memastikan semua prasarana dan sarana transportasi laik operasi dan aman.

Untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik, para penanggung jawab operasi arus mudik dan balik Lebaran harus tanggap dan koordinatif satu dengan lainnya, tidak saling lempar tanggungjawab. Jika kemacetan parah di jalan tol terjadi karena proses pembayaran tunai, maka untuk selanjutnya publik harus diwajibkan menggunakan pembayaran non tunai. Perlu diketahui, Standar Pelayanan Minimum (SPM) pembayaran di pintu tol adalah 7 detik. Jika lebih dari 7 detik maka keterlambatan 1 detik akan menyebabkan antrian sepanjang 10 – 20 meter.

Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan manajemen transportasi di tanah air, agar fenomena rutinitas sosial “mudik lebaran” pada masyarakat Indonesia tidak seperti kondisi tahun-tahun sebelumnya, agar tradisi mudik lebaran pada masyarakat kita ini lebih nyaman, dan manusiawi. (didik sutrisno)

Bagikan artikel ini: