Habis Idul Fitri, terbitlah urbanisasi

Jum'at, 30 Juni 2017 | 07:47 WIB ET

HIRUK pikuk Lebaran atau Idul Fitri 2017 mulai terlewati. Para pemudik yang telah berlebaran di kampung halaman, mulai meninggalkan kembali ke kota karena waktu cuti bersama akan akan segera selesai. Mereka biasanya membawa oleh-oleh dari kampung halamannya.

Dan ada juga yang membawa serta anggota keluarga di desa untuk ikut ke kota, tapi ada juga yang pergi ke kota beberapa pekan setelah lebaran. Mereka ada memang diajak, tapi ada juga yang atas inisiatif sendiri ingin pergi ke kota agar nasibnya berubah dan kesejahteraannya meningkat.

Berpindahnya masyarakat dari desa ke kota besar untuk mencari pekerjaan menjadi fenomena yang berkelanjutan pasca lebaran. Pemerintah daerah di kota kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makasar dan juga kota kota di luar pulau Jawa lainnya, seolah sudah siap dipusingkan dengan urbanisasi masuknya orang orang baru dari desa ke kota di  wilayahnya.

Mereka pun telah mengantisipasi dengan strategi masing-masing. Bahkan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta yang baru akan dilantik pada Oktober 2017 mendatang, Sandiaga Uno merasa perlu mengantisipasi lonjakan jumlah pencari kerja setelah arus balik Lebaran. Hal ini dilakukannya untuk menekan arus urbanisasi di Jakarta.

"Ya, perlu diantisipasi kembalinya setelah Lebaran itu lonjakan jumlah pencari kerja. Kami mengantisipasinya melalui program OKE OCE dan harus dipikirkan betul-betul kemampuan, skill, mereka," kata Sandiaga.

Dia pun tak menampik fenomena banyaknya pencari kerja yang tidak memiliki skill yang tepat untuk di Jakarta. "Untuk itu, harus diadakan pelatihan-pelatihan. Kita tentunya menghargai hak asasi manusia untuk mencari pendapatan lebih baik di Jakarta. Tapi tentunya ada pelatihan dan penyuluhan, supaya mereka bisa ditempatkan di lapangan kerja yang tepat," jelasnya.

Hal itu dilakukannya untuk menekan laju urbanisasi di DKI Jakarta. Selain itu, perlu dilakukan kerja sama dengan daerah lain untuk menyerap para pencari kerja sesuai dengan kebutuhannya. "Kalau seandainya tidak cocok sama sekali di Jakarta, bisa diatur di daerah lain yang lebih bisa menampung jumlah dari segi tenaga kerja tersebut," tutupnya.

Masih tingginya arus urbanisasi dari daerah ke kota-kota besar sebagai bukti bahwa pemerintah daerah belum bisa menyediakan lapangan kerja bagi warganya. Pemerintah daerah harus semakin memperbanyak membuka lapangan kerja bagi warganya dengan cara mengizinkan investor masuk di daerahnya, dengan catatan pembangunan pabrik dan industri jangan sampai merusak lingkungan, karena pada banyak kasus suka mengorbankan lingkungan demi keuntungan ekonomi.

Sekadar catatan, setiap usai lebaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  di sejumlah kota besar selalu berteriak  bahwa warga kota ini bertambah, antara 0,5 sampai 1 persen.

Mereka adalah warga baru yang datang dari berbagai daerah, sebagian besar untuk mengadu untung di kota ini dan mereka selalu dipandang sebagai beban pemerintah daerah kota besar. Sesungguhnya berbagai masalah sosial di perkotaan biasanya terjadi karena kesenjangan antara jumlah tenaga dan peluang yang ada. Kesenjangan antara kemampuan sumber daya manusia dengan kebutuhan tenaga kerja. Ketimpangan antara sektor-sektor yang berkembang dengan sumber daya yang tersedia.

Jika  kota besar terus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tentu akan merangsang orang berdatangan.karena ini adalah peluang . Orang orang desa yang tidak memiliki ketrampilan yang berdatangan ke kota juga tidak sepenuhnya merugikan, diakui atau tidak seringkali keberadaan mereka ikut menjadi bagian dari pertumbuhan, seperti halnya tenaga ba ngunan dan pembantu rumah tangga.

Menjadi masalah ketika  mereka menetap dan memanfaatkan sembarang tempat sebagi tempat tinggal, sehingga menjadi masalah baru bagi kota besar. Jika saja pemerintah  memberikan akses mudah antara kota dan daerah , maka akan terbentuk  satu cara untuk maju bersama antara kota dan daerah. Adanya akses yang mudah, penduduk desa akan mudah ke kota dan juga akan mudah kembali ke desa. Akses yang mudah akan membuat kota menjadi sesuatu yang mudah dicapai dan bukan sebuah mimpi untuk dicapai.

Pemerataan pembangunan antara desa dan kota seharusnya sudah bukan wacana lagi, negara harus hadir membangun, membangun dari pinggiran, membangun dari pedesaan. Kementerian yang mengurusi itu sudah ada, tinggal menyelaraskan dan mensinergikan pembangunan ekonomi antar pemerintah daerah disekitar kota besar. Demikian juga dengan pemerintah daerah.

Melalui penanganan yang holistik dan komprehensif dari pemerintah di daerah dan pemerintah kota, maka urusan urbanisasi ini dapat diselesaikan secara sistemik dan manusiawi. Bukan hanya melakukan razia-razia pendatang baru yang bersifat administratif, temporer, belum tentu efektif jadi solusi urbanisasi untuk jangka panjang. (didik sutrisno)

Bagikan artikel ini: