HIPMI: Revisi UU Perpajakan berpotensi ganggu iklim dunia usaha

Minggu, 02 Juli 2017 | 14:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Himpunan Pengusaha Muda Indonesias (HIPMI meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghentikan revisi Undang-Undang  Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP) karena berpotensi mengganggu iklim investasi dan dunia usaha di Tanah Air.

"Ada beberapa poin dari usulan pemerintah yang perlu dicermati dalam merevisi UU KUP, yang bila tidak dipertimbangkan dengan matang akan sangat mengganggu bagi dunia usaha. Sebaiknya revisi itu ditolak oleh DPR saja, sebab materi revisinya menjadi semacan disinsentif bagi dunia usaha," ujar Ketua Bidang Keuangan BPP HIPMI, Irfan Anwar di Jakarta, Minggu (2/7/2017).

Irfan mencontohkan pada pasal 109, hampir semua kesalahan dapat dikenai sanksi pidana seperti tidak punya NPWP/PKP atau melaporkan SPT dengan tidak benar/lengkap. "Kesalahan yang bersifat ringan atau kealpaan atau tergolong dalam tindak pidana ringan, sebaiknya tidak dipidana penjara namun dapat dengan sanksi administratif saja.Di sisi lain bila dalam pelaporan tersebut, kesalahan datangnya dari pihak staf perpajakan, tidak ada sanksi yang dikenakan," tambahnya.

Usulan krusial lainnya, pada pasal 95 ada usulan untuk spinoff Dirjen Pajak menjadi lembaga di bawah Presiden secara langsung. "Perumusan kebijakan perpajakan, penyelenggaraan administrasi perpajakan, serta penghimpunan pajak, untuk saat ini sebaiknya tetap oleh menteri di bidang keuangan sebagaimana yang berjalan sekarang," papar Irfan.

Menurutnya hal ini penting untuk memastikan kontrol dalam menjaga batas defisit, dan tidak menimbulkan lembaga superbody baru yang mengkawatirkan dunia usaha.Irfan berpendapat, ada sekitar 13 pasal usulan Kementerian Keuangan yang sangat krusial bagi dunia usaha. Namun, secara umum, hanya ada dua semangat yang terdapat dalam 13 pasal revisi tersebut.

"Pertama, ada semangat yang kuat negara untuk mempidanakan wajib pajak dan kedua penguatan dirjen pajak, sehingga lembaga perpajakan dapat membuat aturan, juklak-juklak secara sepihak, sehingga mempersulit dunia usaha," kata dia.

Semangat ini dikhawatirkan akan kontra produktif dengan semangat pemerintahan Jokowi-JK dalam mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi."Satu hal lagi, kita khawatir dana repatriasi yang sudah masuk lewat tax amnesty malah nantinya ditarik lagi ke luar, investasi kembali melemah. Yang kita inginkan bagaimana pajak dapat menjadi insentif sehingga dana-dana itu masuk ke sistem perekonomian kita," pungkasnya. kbc11

Bagikan artikel ini: