Empat hal ini menjadi ganjalan perundingan RI dengan Freeport

Rabu, 05 Juli 2017 | 17:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan setidaknya masih ada empat hal yang menjadi "ganjalan" dalam proses perundingan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI).

Selain jaminan penanaman modal, sejumlah hal yang masih dirundingkan adalah pembangunan smelter, divestasi maksimal sebesar 51%, serta kelangsungan operasi pasca kontrak habis pada 2021.Jonan memastikan, empat hal tersebut masih dapat dinegoisasikan.

Namun Jonan mengaku belum mengetahui apakah PTFI mengikuti ketentuan fiskal yang sesuai dengan kontrak (nail down) atau regulasi yang berlaku adalah aturan perpajakan yang berlaku seharusnya (prevailing). "(Masalah nail down atau prevailing) belum ditentukan, itu bagian dari perundingan," ujar Jonan, di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Jonan mengungkapkan pihaknya baru saja bertemu dengan Kementerian Keuangan untuk membahas masalah perpajakan, retribusi daerah, dan royalti yang seharusnya dibayarkan PTFI.Dia berharap masalah ini rampung Oktober mendatang, berbarengan dengan seluruh poin-poin perundingan tersebut. "Kami sepakat itu bisa selesai sebelum Oktober," tukasnya

Di samping itu, Jonan menegaskan pemerintah Indonesia tidak akan menerbitkan aturan khusus hanya untuk mengakomodasi stabilisasi investasi PTFI. Namun, pemerintah rencananya memang akan menerbitkan satu peraturan terkait investasi pertambangan, meski dia tak mau menyebut lebih mendetail.

"Begini, tidak ada PP stabilitas investasi, itu enggak ada, ini lagi dibicarakan masalah perpajakan royalti dan retribusi daerah, enggak tahu nanti namanya apa. Ini kan istilah saja, istilahnya orang, kalau itu dibuat tidak ada khusus untuk Freeport, berlaku umum," terangya.

Jonan memastikan proses perundingan PTFI ditargetkan selesai Oktober 2017. Bahkan menurutnya jika hal itu bisa diselesaikan lebih cepat, akan lebih baik. "Belum lewat waktu kan sampai akhir Juli, kita sepakatnya punya waktu untuk diselesaikan Oktober. Saya bilang kalau bisa diselesaikan lebih cepat lebih baik, perundingannya menurut saya tidak sulit amat," kata mantan Menhub ini.

Kesempatan sama, Executive Vice President PTFI Tony Wenas mengharapkan negoisasi dengan pemerintah dapat segera berakhir dan tercapai ‘win to win’ dapat tercapai. "Ya kami juga berharap secepat mugkin kalau dapat kurang kenapa harus dua bula, tapi kan tergantung proses perundingan itu sendiri,” pungkasnya. kbc11 

Bagikan artikel ini: