Saat pemotongan subsidi FLPP 'jegal' minat MBR miliki rumah

Senin, 17 Juli 2017 | 09:29 WIB ET

MASYARAKAT berpenghasilan rendah (MBR) kini semakin jauh dari keterjangkauan memiliki rumah murah. Hal ini menyusul langkah pemerintah memotong subsidi bunga kredit program dari total Rp 15,8 triliun pada APBN menjadi Rp 13 triliun pada RAPBN Perubahan. Subsidi ini di antaranya mencakup bantuan bunga kredit perumahan yang turun Rp 1,7 triliun dan subsidi bantuang uang muka perumahan yang turun Rp 1 triliun. Sementara, alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 tersisa Rp 3,1 triliun dari APBN induk Rp 9,7 triliun.

"Anggaran FLPP turun Rp 6,6 triliun di RAPBN-Perubahan 2017," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Atas langkah ini, banyak pihak mempertanyakan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat menengah bawah untuk bisa memiliki hunian layak pakai. Bukan hanya dari kalangan pengembang yang selama ini aktif membangun rumah tapak maupun rumah susun sederhana, namun juga industri perbankan.

Bahkan, langkah pemerintah ini dinilai CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda bertentangan dengan misi penciptaan perumahan rakyat sebagai proyek strategis nasional. Pemerintah justru memotong bantuan anggaran di saat peminat rumah murah meningkat tajam.

"Pemerintah tidak melihat perumahan rakyat sebagai program strategis. Kementerian terlalu bernuansa pembangunan fisik infrastruktur dan mengesampingkan perumahan yang seharusnya dapat berjalan bersama," katanya.

Alasan pemerintah yang menyatakan bahwa pemotongan subsidi ini karena selama ini penyerapan FLPP minim juga dipertanyakan. Berdasarkan riset IPW, peminat rumah FLPP meningkat pesat pada triwulan kedua 2017 di tengah perlambatan pasar properti. Jumlah unit yang terjual di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten mayoritas merupakan segmen di bawah Rp 300 juta. Di mana, sebesar 45 persennya didominasi oleh perumahan FLPP dan dinilai mencapai titik tertinggi dalam setahun terakhir.

Yang per menyisakan polu dicatat, sektor perumahan rakyat telah memasuki ”zona merah”, ditandai dengan kekurangan ketersediaan (acklog) rumah yang semakin kronis, karena sudah mencapai leih dari 13,5 juta unit.

Krisis rumah rakyat sesungguhnya sudah bisa diprediksi. Pertumbuhan kebutuhan rumah setiap tahun mencapai 800.000 unit, sedangkan ketersediaan rumah tidak lebih dari 500.000 unit. Apabila 70 persen kebutuhan rumah itu berasal dari masyarakat menengah bawah, bisa dipastikan segmen masyarakat ini kian jauh dari hak dasarnya memperoleh rumah layak.

Ironisnya, di tengah krisis pengadaan rumah tapak, pemerintah membuat langkah blunder dengan pemotongan subsidi FLPP tersebut. Bisa dipastikan, masalah rumah rakyat akan melebar tidak sebatas pengadaan dan pembiayaan, tetapi juga keterjangkauan rumah.

Kegagalan sistem kelembagaan penyediaan rumah publik harus segera disikapi. Pembangunan rumah tak bisa lagi diserahkan penuh kepada pengembang yang berorientasi mencari keuntungan. Saatnya pemerintah mengikuti jejak negara-negara maju yang dominan dalam penyediaan rumah rakyat. Di Singapura, 80 persen rumah susun publik dibangun pemerintah.

Bagaimana masyarakat bisa berkarya, menciptakan sesuatu yang “remarkable” bagi kehidupan bangsa dan Negara, jika untuk memenuhi kebutuhannya saja harus bekerja keras membanting tulang. Padahal jika Negara mau memikirkan lebih mendalam sekali saja tentang pengurusan rakyat ini, maka masyarakat akan sangat bersyukur dan boleh jadi mereka akan menciptakan banyak pemikir dan karya-karya baru demi kemajuan bangsanya. Sebab tenaganya tidak hanya terkuras habis dari pagi hingga malam hanya untuk memenuhi kebutuhan papan dan perut. Tentu, hal ini bisa terwujud dalam penerapan sebuah sistem yang mumpuni menciptakan semua itu. (didik sutrisno)

Bagikan artikel ini: