Perizinan online transportasi daring siap diperluas

Rabu, 19 Juli 2017 | 09:17 WIB ET

JAKARTA, kabarisnis.com: Pemerintah terus memperbaiki aturan atau sistem pendukung yang ada seperti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang mengatur tata kelola transportasi online di Indonesia. Hal itu mencakup sistem perizinan online hingga hubungan kerja untuk transportasi berbasis dalam jaringan (daring).

"Tadi ada beberapa catatan (soal aturan transportasi) yang perlu ditindaklanjuti," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat terbatas transportasi online di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7/2017).

Terkait sistem perizinan online, misalnya, Budi menyampaikan bahwa sistem itu sudah hampir siap. Rencananya, dalam waktu dekat akan dilakukan uji coba. Adapun uji coba dilakukan di Jakarta terlebih dahulu.

Uji coba, kata Budi, diperlukan untuk memastikan sistem berjalan lancar nantinya. Apalagi sistem ini akan bersifat multi device sehingga tidak tertutup pada bentuk web based saja, namun juga bisa diakses dari aplikasi gawai.

Jika uji coba di Jakarta berjalan lancar, maka selanjutnya akan diadaptasikan di luar wilayah Jakarta. Beberapa daerah yang akan menjadi lokasi penerapan selanjutnya adalah Surabaya dan Medan. "Tinggal adaptasi saja. Kami akan lakukan di daerah-daerah sehingga pendaftaran khusus untuk taksi online juga bisa online," ujarnya.

Berkaitan dengan legalitas, dia bilang, STNK harus ditegakkan untuk keamanan. "Pengemudi juga harus punya SIM umum dan kendaraannya memiliki KIR ataupun diasuransikan. Dalam konsep Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6, itu sudah ada, tapi masih harus disosialisasikan," ujar Menteri Budi. kbc10

Bagikan artikel ini: