Inkosistensi kebijakan hilirisasi mineral bikin industri smelter sekarat

Kamis, 20 Juli 2017 | 22:40 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat dan mineral mentah berdampak negatif  terhadap industri hilirisasi mineral khususnya smelter. Pemerintah dituntut menyelamatkan upaya peningkatan pendapatan dari industri tambang dengan menghentikan izin ekspor bahan tambang mentah.

"Relaksasi ekspor konsentrat dan mineral mentah kadar rendah yang dilakukan pemerintah melanggar ketentuan UU Minerba No 4 tahun 2009 sehingga pantas untuk dibatalkan. Dampak atas relaksasi ekspor tersebut juga tengah dirasakan kalangan industri yang sejatinya telah konsisten mengimplementasikan kebijakan hilirisasi mineral dengan membangun smelter," terang Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara dalam diskusi di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Dampak atas relaksasi ekspor tersebut juga tengah dirasakan kalangan industri yang sejatinya telah konsisten mengimplementasikan kebijakan hilirisasi mineral dengan membangun smelter. Beberapa smelter bahkan terancam gulung tikar dan rencana investasi ke depan menjadi tidak menentu karena perubahan kebijakan yang signifikan dan menguntungkan pihak tertentu.

Padahal menurut Marwan semula publik menaruh harapan besar kepada pemerintahan Jokowi yang telah berjanji akan konsisten menjalankan perintah UU Minerba No.4/2009.Jokowi mengaku sangat paham dengan spirit UU Minerba yang ingin memperbesar nilai tambah nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun, memasuki tahun ketiga pemerintahan, harapan tersebut mulai memudar, terutama dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah No.1/2017 serta Peraturan Menteri ESDM No.5/2017 dan No.6/2017. Ketiga peraturan ini pada dasarnya mengizinkan kembali ekspor konsentrat, mineral mentah kadar rendah untuk bauksit dan nikel.

“Penerbitan peraturan tersebut melanggar UU Minerba No.4/2009. IRESS sangat kecewa dengan sikap pemerintah ini, dan karenanya IRESS pun ikut bergabung mengajukan gugatan uji materiil bersama Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) atas peraturan-peraturan tersebut ke Mahkamah Agung pada akhir Maret 2017 yang lalu. Target gugatan adalah agar peratutan-peraturan tersebut dibatalkan, hukum ditegakkan dan kebijakan relaksasi ekspor konsentrat dibatalkan,” tandasnya.

Kebijakan hilirisasi merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945 demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika merujuk pada konstitusi, pelanggaran terhadap ketentuan UU justru dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap amanat konstitusi.

Menurut Pasal 7 UUD 1945, pelaku pelanggaran amanat konstitusi harus diproses secara politik oleh DPR untuk kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk proses hukum. Namun sejauh ini tidak terdapat tanda-tanda bahwa proses pemakzulan akan ditempuh oleh DPR.

“Terlepas dari kecilnya prospek proses politik di DPR, kita pantas mengingatkan pemerintah tentang besarnya kerugian yang dialami negara dan rakyat akibat terbitnya PP relaksasi tersebut. Hal yang paling mendasar adalah kerugian dari hilangnya kesempatan memperoleh nilai tambah berlipat-lipat dari kegiatan smelting dalam negeri dan hilangnya kesempatan lapangan kerja bagi jutaan rakyat yang saat ini banyak menganggur,” bebernya.

Relaksasi ketentuan hilirisasi dalam UU Minerba jelas mengurangi kesempatan negara untuk meningkatkan berbagai aspek terkait ekonomi dan keuangan antara lain berupa PDB, PDRB, penerimaan pajak, investasi luar negeri, perputaran kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kebijakan relaksasi pun akan menghambat penyediaan bahan baku industri di dalam negeri, yang berakibat terkurasnya devisa untuk melakukan impor.

Marwan menambahkan dengan terbitnya PP No.1/2017, waktu relaksasi yang diberikan guna menunggu terbangunnya smelter lebih lama, yakni 5 tahun. Memang dalam peraturan-peraturan baru tersebut diatur juga sistem monitoring dan sanksi yang lebih ketat dibanding sebelumnya. Namun melihat sikap pemerintahan Jokowi yang “kompromistis”, sebaiknya rakyat tidak perlu berharap terlalu banyak akan adanya perbaikan.

Kebijakan relaksasi ekspor konsentrat pun telah memberikan sinyal yang buruk bagi investasi pembangunan smelter atau bahkan bagi iklim investasi secara keseluruhan.Pemerintah yang demikian proaktif menarik minat investor berinvestasi dengan mengefisienkan sistem perizinan melalui BKPM, justru pada saat yang sama, dengan menerbitkan PP No.1/2017, pemerintah pula yang  mendemonstrasikan ketidakpastian hukum. Tak heran jika minat investasi smelter akhir-akhir ini menjadi berkurang.

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia Jonatan Handojo mengatakan kebijakan relaksasi pemerintah juga telah mengkhianati komitmen yang dibuat dengan para kontraktor yang telah melakukan investasi pembangunan smelter dalam 2-3 tahun terakhir. Kebijakan relaksasi antara lain menjadikan peta dan volume ekspor-impor konsentrat berubah, harga komoditas turun dan kelayakan investasi smelter pun ikut terganggu.

Faktanya, dari 12 smelter bauksit/nikel yang direncanakan dibangun pada 2015, ternyata yang terealisasi hanya 5 smelter; atau dari 4 yang direncanakan pada 2016, hanya 2 smelter yang terealisasi.Ada sekitar 11 smelter yang berhenti beroperasi karena merugi akibat relaksasi, yakni PT Karyatama Konawe Utara, PT Macika Mineral Industri, PT Bintang Smelter Indonesia, PT Huadi Nickel, PT Titan Mineral, PT COR Industri, PT Megah Surya, PT Blackspace, PT Wan Xiang, PT Jinchuan, dan PT Transon. Di sisi lain, sekitar 12 perusahaan smelter nikel yang merugi akibat jatuhnya harga, yaitu PT Fajar Bhakti, PT Kinlin Nickel, PT Century, PT Cahaya Modern, PT Gebe Industri, PT Tsingshan (SMI), PT Guang Ching, PT Cahaya Modern, PT Heng Tai Yuan, PT Virtue Dragon, PT Indoferro, dan pemain lama, PT Vale Indonesia Tbk.

“Dalam periode waktu memerintah yang tinggal sekitar 2 tahun dan sudah dimulainya persiapan untuk mengikuti Pilpres 2019, kita tidak yakin akan ada perubahan sikap yang mendasar dari pemerintahan Jokowi,”tegasnya.

Yang lebih prospektif terjadi adalah sikap kompromistis, terutama dalam rangka memperoleh dukungan politis dan logistik guna memenangkan pemilu. Karena itu, tampaknya kebijakan hilirisasi akan sulit terwujud dan prospek negosiasi dengan Freeport pun kelihatannya akan lebih suram.kbc11

Bagikan artikel ini: