Tertinggi dalam 23 tahun ke depan, utang jatuh tempo RI 2019 capai Rp324 triliun!

Selasa, 01 Agustus 2017 | 11:52 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Profil utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi dalam 23 tahun ke depan yang mencapai Rp 324 triliun.

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (1/8/2017), disebutkan dari total utang jatuh tempo sebesar Rp 324 triliun dalam 2 tahun mendatang tersebut dengan komposisi Surat Berharga Negara (SBN) 76% dan pinjaman 24%.

Jumlah total utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Rp 246 triliun dari SBN dan Rp 78 triliun dari pinjaman. Utang pemerintah pusat yang jatuh tempo tersebut lebih tinggi dibanding tahun 2018 yang sebesar Rp 311 triliun yang terdiri dari SBN Rp 241 triliun serta Rp 70 triliun berupa pinjaman.

Sedangkan utang jatuh tempo pada tahun 2017 sebesar Rp 142 triliun, yang terdiri dari utang dari penerbitan SBN Rp 100 triliun dan Rp 45 triliun dari pinjaman.Juga jauh lebih tinggi bila dibanding utang jatuh tempo pada 23 tahun ke depan yakni di 2040 yang sebesar Rp 16 triliun yang terdiri dari Rp 15 triliun dari SBN dan Rp 1 triliun dari pinjaman, dan hanya Rp 9 triliun pada 2039 yang terdiri dari Rp 7 triliun dari SBN dan Rp 2 triliun dari pinjaman.

Sementara itu, utang jatuh tempo pemerintah pusat pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp 228 triliun yang terdiri dari Rp 152 triliun dari penerbitan SBN dan Rp 76 triliun dari pinjaman. Dan di tahun 2021 sebesar Rp 263 triliun yang terdiri dari penerbitan SBN sebesar Rp 202 triliun dan dari pinjaman Rp 61 triliun.

Dirincikan lebih lanjut lagi, utang jatuh tempo pada tahun 2022 sebesar Rp 235 triliun yang terdiri dari SBN Rp 177 triliun dan pinjaman Rp58 triliun. Kemudian pada tahun 2023 sebesar Rp201 triliun yang terdiri dari SBN Rp153 triliun dan dari pinjaman Rp48 triliun.

Pada tahun 2024, utang jatuh tempo pemerintah pusat sebesar Rp 256 triliun yang terdiri dari penerbitan SBN Rp 215 triliun dan dari pinjaman Rp41 triliun. Lalu pada tahun 2025 sebesar Rp 160 triliun yang terdiri dari SBN Rp 123 triliun dan dari pinjaman Rp 37 triliun.

Kemudian pada tahun 2026, utang jatuh temponya sebesar Rp 214 triliun yang terdiri dari SBN Rp 182 triliun dan dari pinjaman sebesar Rp 32 triliun. Serta pada 2027 sebesar Rp 171 triliun yang terdiri dari Rp 143 triliun berasal dari SBN dan Rp 28 triliun dari pinjaman.

Lalu pada tahun 2028, utang jatuh tempo pemerintah pusat sebesar Rp 99 triliun yang terdiri dari SBN 75 triliun dan dari pinjaman Rp 24 triliun. Pada 2029, totalnya mencapai Rp 121 triliun yang terdiri dari SBN Rp 100 triliun dan dari pinjaman Rp 21 triliun.

Pada tahun 2030, utang jatuh temponya hanya sebesar Rp 49 triliun yang terdiri dari SBN Rp 29 triliun dan dari pinjaman Rp 20 triliun. Sedangkan pada 2031 mengalami kenaikan mencapai Rp 142 triliun yang terdiri dari SBN Rp124 triliun dan dari pinjaman Rp 18 triliun.

Berikutnya utang jatuh tempo pemerintah di tahun 2032 sebesar Rp 83 triliun yang terdiri dari SBN sebesar Rp 66 triliun dan dari pinjaman Rp 17 triliun. Dan pada tahun 2033 sebesar Rp 78 triliun yang terdiri dari Rp 62 triliun di SBN dan Rp 16 triliun di pinjaman.

Di 2034, utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp 109 triliun yang terdiri dari SBN Rp 97 triliun dan dari pinjaman Rp12 triliun. Lalu di 2035, hanya sebesar Rp 33 triliun yang terdiri dari SBN Rp 26 triliun dan dari pinjaman Rp 7 triliun.

Pada tahun 2036, utang jatuh tempo pemerintah pusat mencapai Rp 95 triiun yang terdiri dari SBN Rp 90 triliun dan dari pinjaman Rp 5 triliun. Sedangkan pada tahun 2037 sebesar Rp 45 triliun yang terdiri dari SBN Rp 42 triliun dan dari pinjaman Rp 3 triliun. Sedangkan pada 2038, mencapai Rp 51 triliun yang terdiri dari SBN Rp 49 triliun dan dari pinjaman Rp 2 triliun. kbc11 

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: