Gapensi minta proyek infrastruktur di bawah Rp100 miliar diserahkan swasta

Jum'at, 04 Agustus 2017 | 07:54 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (BPP Gapensi) mendesak pemerintah agar tidak mengistimewakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kontraktor besar dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.

Gapensi meminta agar proyek pemerintah yang nilainya di bawah Rp100 miliar diserahkan kepada

kontraktor lokal. Sebelumnya, batas nilai proyek pemerintah yang tidak boleh digarap perusahaan negara atau perusahaan besar kurang dari Rp 50 miliar.

"Kalau dulu hanya Rp 50 miliar, sekarang kita diskusikan dengan pemerintah sebesar Rp 100 miliar ke bawah," ujar Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman Karumpa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Andi mengatakan penerapan aturan menteri tentang pelarangan pelaksanaan proyek di bawah Rp 50 miliar oleh BUMN cukup efektif mendorong kapasitas pelaku usaha kontraktor lokal. Sehingga sudah saatnya kontraktor lokal diberikan kepercayaan untuk menggarap proyek-proyek menengah bahkan besar.

Dia menambahkan peningkatan ini merupakan bagian dari upaya asosiasi dan pemerintah dalam membina dan memperbesar kontraktor kecil menengah di daerah. "Capacity building mereka meningkat dan daya saing mereka pelaku UKM konstruksi ini harus terus kita perkuat, agar mereka mampu bersaing dengan yang besar-besar bahkan dari luar negeri di pasar bebas ASEAN ini," tuturnya.

Sebagai informasi saja,  perusahaan BUMN dilarang menggarap proyek konstruksi pemerintah di bawah Rp 50 miliar. Tujuannya untuk membuka kesempatan kepada pengusaha daerah menjadi pelaku usaha di daerahnya sendiri. Selain itu, kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian BUMN ini ditujukan mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Meski demikian, Andi mengakui pangsa pasar konstruksi nasional masih dikuasai oleh segelintir perusahaan besar. "Yang besar-besar tidak banyak tetapi dia kuasai 87 persen pangsa pasar. Sedangkan kontraktor lokal dan kecil-kecil hanya enam persen," terangnya.

Karena itu, guna memperkecil kesenjangan pasar, kemitraan antara kontraktor kecil dan menengah dengan pengusaha besar harus ditingkatkan, selain membatasi nilai proyek bagi usaha besar dan BUMN. "Kesenjangan ini harus segera dipangkas dengan regulasi sesuai Nawacita. Tujuannya, untuk meningkatkan kemitraan antara kecil, menengah berupa kesempatan joint operation dengan penyedia jasa kualifikasi yang besar," tutur Andi.

Guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah, pemerintah saat ini membutuhkan dana sebesar Rp 5.500 triliun. Namun pemerintah meminta peran aktif sektor swasta dalam pembangunan tersebut sebab hanya sanggup menyediakan sebesar 20%. "Melihat perkembangan yang cukup positif dari kemampuan pelaku konstruksi daerah, maka porsi kepercayaan pemerintah kita usulkan ditingkatkan," pungkasnya.kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: