Darurat replanting, Kementan: Alokasikan dana pungutan sawit sesuai 'khittahnya’ !

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 16:26 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sejak 1 Juli 2015, pemerintah melakukan pungutan ekspor dari industri minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Sedianya, dana hasil pungutan ekspor CPO dikucurkan untuk program peremajaan (replanting) tanaman kelapa sawit, promosi dan riset yang dikumpulkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dibawah Kementerian Keuangan.

Produksi CPO dan turunannya nasional ditaksir sudah mencapai 37 juta ton. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara produsen CPO terbesar didunia kemudian diikuti Malaysia.Industri sawit memberi kontribusi devisa yang besar bagi neraca perdagangan.

Catatan Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) , devisa yang terkumpul dari industri sawit tahun 2016 lalu mencapai US$ 18,1 miliar atau berkisar Rp 235,3 trilliun (Rp 13.000).   Namun pada saat yang sama, keadaan tanaman kelapa sawit di perkebunan rakyat sudah banyak yang berusia tua sehingga hal ini membawa konsekuensi semakin menurun produksi.

Dirjen Perkebunan Bambang menuturkan dari total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Tanah Air ditaksir mencapai 14 juta hektare (ha), sudah memperhitungkan luas kebun kelapa sawit yang tidak berizin. Sebesar 4,7 juta ha merupakan perkebunan rakyat dan 2,4 juta ha dinilai sudah darurat replanting.

Provitas tanaman sawit di kebun rakyat terbilang rendah, maksimal 2 ton per ha.Padahal di areal perkebunan kelapa sawit dapat mencapai 8 ton per ha.”Bahkan provitas tanaman sawit di Malaysia mencapai 10 ton per ha,”ujar Bambang dalam diskusi prospek benih sawit di Jakarta, kemarin

Sejatinya,setiap tahun areal penanaman sawit yang harus direplanting sebesar 200.000 -300.000 ha.Namun, BPDPKS hanya menyediakan Rp 300 miliar untuk areal perkebunan yang direplanting seluas 20.780 ha.

Data BPDPKS menyebutkan realisasi pungutan ekspor CPO tahun 2017 tembus Rp 11,7 triliun. Namun pemerintah tetap menomorsatukan penggunaannya untuk pembiayaan biodisel.

”Awalnya penyaluran dana pungutan industri sawit ke biodisel dikarenakan harga CPO di pasar dunia sedang rendah.Adapun saat ini harganya sudah cenderung membaik , saya rasa sudah semestinya (penggunaan dana pungutan red) kembali ke khittahnya (tuntunan red),”harap Bambang.

Gamal Nasir, mantan Dirjen Perkebunan menegaskan sepantasnya pemanfataan dana pungutan terbesar untuk biodisel ditinjau ulang. Menurutnya hal tersebut merupakan sektor hilir. Semestinya pemerintah terlebih dahulu fokus membenahi aspek hulu yakni replanting mengingat turunnya provitas di kebun rakyat maka gilirannya juga akan menganggu usaha di sektor hilir.

Bambang kembali berharap  replanting tanaman sawit mulai dijalankan pada Oktober seiring masuknya musim hujan. Ditjen Perkebunan mengaku tidak dalam posisi menghambat kegiatan replanting. Hanya saja, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.Apabila tidak , maka semua pihak akan beresiko dimata hukum.

Kementan juga terus berkoordinasi dengan BPDPKS menunggu dirilisnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) berkaitan sumber daya manusia, sarana dan prasarana .Menurutnya, Kemenkeu telah merilis PMK berkaitan kegiatan replanting. “Saat ini belum ada satu rupiah pun dana replanting untuk pelatihan sumber daya dan indentifikasi petani. Kita menunggu proses adminstrasi,” kata dia.

Menurutnya perkebunan sawit rakyat di Provinsi Palembang menjadi salah satu contoh dilakukan replanting pada akhir Agustus. Pihaknya sudah memetakan kesiapan benih sawit tersertifikasi untuk melayani kebutuhan petani. Hanya saja, dari luas lahan 4.400 ha, ada 1.600 ha yang ternyata masuk kawasan hutan konservasi.

Karenanya Bambang berpendapat replanting kebun sawit rakyat bukan semata mata memberikan bantuan sebebesar Rp 25 juta dari total kebutuhan Rp 60 juta per ha.Pada saat yang sama juga perhatian dan penguatan kelembaaan petani juga dilakukan oleh Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah.kbc11

Bagikan artikel ini: