Penjajahan gaya baru bidang ekonomi dan kemerdekaan sesungguhnya

Senin, 14 Agustus 2017 | 08:10 WIB ET

BANYAK orang mengartikan kemerdekaan sebagai kebebasan dari penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-72 ini, satu pertanyaan penting yang patut dikemukakan adalah apa yang sudah dicapai bangsa ini dan bagaimana mempertahankannya. Selanjutnya, tantangan apa saja yang patut diperhatikan di masa depan.

Untuk konteks Indonesia, pemaknaan seperti itu sudah tidak tepat diartikulasikan dalam konteks kekinian. Pasalnya, Indonesia sudah merdeka dari penjajahan sejak 72 tahun yang lalu. Apalagi, bentuk penjajahan gaya baru kelihatan sudah mulai dominan.

Penjajahan dalam bidang ekonomi, ideologi, sosial, budaya, dan juga media belakangan semakin mengkhawatirkan. Boleh jadi kita bebas dari penjajahan bangsa lain, namun belum tentu kita bebas dari penjajahan dalam bidang-bidang yang disebutkan di atas.

Yang lebih penting lagi, kita belum tentu bebas dari penjajahan dalam bidang politik. Kepentingan-kepentingan asing atas sumber kekayaan alam kita terkadang menyebabkan panggung politik kita diintervensi oleh kekuatan asing. Targetnya, agar arah pengelolaan sumber daya alam kita bisa diatur demi keuntungan pihak-pihak asing.

Nah, penjajahan gaya baru ini bisa jadi lebih berbahaya dari penjajahan di masa lalu. Kalau dulu, musuh kita jelas. Sekarang, kita tahu persis ada musuh yang mengancam, tetapi tidak kelihatan siapa aktor-aktor intelektualnya.

Di masa penjajahan, ada banyak mata-mata pribumi yang diperalat para penjajah. Saat ini banyak juga "mata-mata" yang mewujud dalam berbagai aktivitas sosial untuk kepentingan asing. Mana yang lebih berbahaya? Tentu yang lebih berbahaya adalah "mata-mata" yang ada sekarang ini.

Saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan rencana masuknya investasi jumbo dari China, pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR). Pemerintah harus waspada dan cermat atas motif China berinvestasi. Para analis mengingatkan, untuk menjajah ekonomi Indonesia, maka China menggunakan modus Turnkey Project Management. Turnkey Project Management adalah sebuah model investasi yang ditawarkan dan disyaratkan China kepada Indonesia dengan sistem satu paket. Mulai dari top management, pendanaan dengan sistem Preferential Buyer's Credit, materil dan mesin, tenaga ahli, bahkan metode dan jutaan tenaga (kuli), baik legal maupun ilegal didatangkan dari China.

Hubungan bilateral Turnkey Project Management ini menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia. Sebab, sistem investasi satu paket ini, sudah sukses dijalankan China di Tibet (Dalai Lama) dan di Afrika, tepatnya Zimbabwe dan Angola.

Penjajahan China di Zimbabwe telah masuk ke sistem mata uang. Karena tidak mampu membayar utang ke China yang jatuh tempo akhir Desember 2015, pada 1 Januari 2016 Zimbabwe menggunakan mata uang Yuan China sebagai mata uang nasional mereka. Kesepakatan ini menjadi solusi penghapusan utang. Berbeda dengan Zimbabwe, di Angola, ekonominya saja yang dikuasai China. Namun, banyak pengamat ekonomi internasional memrediksikan, nasib Angola akan mengikuti Zimbabwe.

Saat ini, China sedang menerapkan sistem Investasi Turnkey Project Management di Indonesia melalui 1.734 proyek. Ada dua aspek yang sangat rawan dari investasi Turnkey Project Management ini. Pertama soal tenaga kerja, kedua adalah utang-piutang.

Masalah tenaga kerja, pembangunan pembangkit tenaga listrik di Purwakarta, misalnya, hampir semua pekerja mulai direksi hingga kuli, didatangkan dari China.

Begitu pula yang akan terjadi di Medan, China membawa sedikitnya 50ribu tenaga kerja. Bila investasi di Medan saja mendatangkan 50ribua-an pekerja, lalu berapa banyak tenaga kerja China yang datang melalui 1.734 proyek yang direncanakan di Indonesia?.

Itu terlepas dari agenda bilateral yang menargetkan pertukaran sepuluh juta warga China dalam berbagai bidang pada dekade 2020.

Pemerintahan Jokowi harus mengantisipasi dan waspada bahwa tenaga kerja China tidak kembali ke negara mereka dan beranak pinak di Indonesia otomatis mereka menjadi warga negara Indonesia. Dengan demikian terjadi persaingan budaya antara warga China dengan Indonesia, terjadi pertarungan mempertahankan siapa lebih dominan, mengingat jumlah tersebut tidaklah sedikit. Tibet, Zimbabwe, dan Angola menjadi bukti penjajahan China. Masalah kedua adalah utang-piutang.

Perlu diingat, kemerdekaan sesungguhnya adalah kebebasan bangsa dan negara Indonesia dalam menentukan arah dan tujuannya secara mandiri tanpa campur tangan asing. Selain itu, bangsa Indonesia juga harus dibebaskan dari kemiskinan, kebodohan, ancaman penyakit, bencana alam, dan segala sesuatu yang mengganggu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mencapai tujuan itu, pemerintah harus memastikan bahwa seluruh kekayaan alam dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi upaya memakmurkan rakyat. Karena itu, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan harus menjadi prioritas utama. Agar tercapai keadilan, pemerataan pembangunan dan akses pada modal usaha harus dibuka selebar-lebarnya.

Dengan begitu, mereka yang tinggal di daerah tidak merasa tertinggal dan dianaktirikan. Pada akhirnya, mereka juga dapat menikmati hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Selamat menyambut Dirgahayu Republik Indonesia ke-72. (didik sutrisno)

Bagikan artikel ini: