Pemerintah matangkan aturan cukai plastik

Senin, 21 Agustus 2017 | 15:23 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah menargetkan dapat membahas kebijakan tarif cukai plastik bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di masa sidang dalam waktu dekat di tahun ini. Pasalnya, pemerintah telah menargetkan bisa mendapat pemasukan dari cukai plastik sekitar Rp500 miliar di tahun depan.

"Kami konsultasi dengan DPR. Semoga bisa di sidang ke depan, kami bahas," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, akhir pekan lalu.

Sayangnya, Suahasil masih enggan membagi berapa tarif plastik yang telah dikaji oleh kementeriannya untuk disampaikan kepada DPR dalam pembahasan nanti, apakah lebih kecil, sama atau lebih besar dari tarif plastik 'kresek' yang pernah dikenakan minimarket dan hypermarket kepada konsumen ritel di tahun lalu, yaitu sebesar Rp200 per plastik.

Namun, ia memastikan, untuk tahap pertama ini akan difokuskan pengenaan cukai pada plastik kresek, seperti rencana awal. Pembedanya, pengenaan tarif cukai plastik tersebut menyesuaikan pada tingkat kesulitan penguraiannya.

"Tapi kami diskusi lihat kondisi industri dan (keadaan) ekonomi. Kami lihat juga targetnya, kami sinkronkan semua. Yang kami mau, target tercapai, industri berkembang, dan tenaga kerja bisa terserap," kata Suahasil.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, pungutan cukai dilakukan di tingkat hulu industri berdasarkan tingkat kesulitan penguraiannya.

"Jadi nanti pasti dibedakan antara pengenaan tarif kepada industri yang menggunakan plastik ramah lingkungan dan tidak," kata Heru.

Pungutan cukai plastik dilakukan selain karena menambah penerimaan, namun juga mampu mengendalikan sampah plastik yang setiap tahun kian meningkat. Selain itu, pemerintah juga ingin membiasakan masyarakat agar menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Salah satunya bisa menggunakan bioplastik maupun kantong kertas. kbc10

Bagikan artikel ini: