Aturan HET beras, jangan sampai rugikan petani dan pedagang kecil

Selasa, 12 September 2017 | 10:38 WIB ET

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi). Harga beras berdasarkan wilayah dan berlaku secara nasional. Harga Eceran Tertinggi (HET) beras tersebut berlaku mulai 1 September 2017.

Pemerintah beralasan, langkah itu dilakukan, agar harga beras bisa stabil dan terkendali dan diharapkan tidak terjadi permainan harga oleh para pengusaha pabrik beras, distributor dan tengkulak. Agar memudahkan kontrol HET beras, maka dibagi menjadi tiga jenis beras. Yakni beras jenis medium dengan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25% dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 9.838,- per kg. Adapun beras jenis premium, derajat sosoh 92%, kadar air maksimal 14%, butir patah maksimal 15% ditetapkan dengan harga tertinggi sebesar Rp 13.188,- per kg. adapun jenis khusus kriteria akan diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, beras khusus tersebut antara lain beras organik, beras bersertifikat IG, jenis basmati, thai mali dan ketan diumumkan secara khusus dalam waktu dekat.

Agar konsumen tidak bingung, maka produsen pabrik beras harus mencantumkan mutu/jenis beras medium dengan kemasan khusus jenis beras beserta harganya. Demikian juga beras jenis premium, harganya per kg dicantumkan pada kemasan beras tersebut, agar konsumen tidak sampai dipermainkan oleh para distributor maupun pengecer.

Para konsumen atau masyarakat hampir 90% tidak mengerti jenis beras medium dan beras premium yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konsumen biasanya hanya mengambil beras, tidak mengerti kadar air, dan butir patahnya. Konsumen hanya melihat setelah diambil segenggam dan dibolak balik saja, pokoknya berasnya bagus dan putih dianggap baik.

Dengan adanya HET beras dengan segala persyaratan yang telah ditentukan derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah 25% untuk beras medium, dan beras premium derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14%, butir patah minimal 15% memang baik untuk konsumen dan penyimpanan beras.

Namun, yang biasanya memenuhi persyaratan mutu tersebut adalah hanya bisa dilakukan oleh para pengusaha pabrik beras besar saja, yang sudah berpengalaman mempunyai fasilitas pabrik yang lengkap. Sementara bagi pabrik beras kecil, yang diusahakan oleh UMKM dan koperasi tidak bisa memenuhi persyaratan beras yang ditentukan pemerintah tersebut.

Dengan demikian, maka persyaratan jenis beras yang ditentukan pemerintah hanya bisa dipenuhi oleh pabrik beras yang dahulu sudah biasa Bulog untuk stok pangan nasional. Sementara pabrik beras kecil, yang diusahakan oleh UKM dan koperasi tidak bisa memenuhi persyaratan mutu beras yang ditentukan oleh pemerintah tersebut.

Bukan tidak mungkin, dengan penerapan HET beras itu, yang menikmati hasilnya tetap bagi pengusaha pabrik beras besar saja. Bagi pengecer atau toko beras, tidak mengerti mutu beras medium / premium dengan beberapa aturannya. Yang penting mereka kulakan ke distributor dengan harga yang telah ditentukan, kemudian dijual ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, pokoknya pengecer tidak merugi.

Sehubungan hal tersebut, maka Dinas Perdagangan, pertanian, koperasi, UMKM dan satgas pangan harus selalu memantau Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di pasar tradisional maupun pasar modern secara berkala. Bila terjadi harga beras melewati HET harga beras, cepat dilakukan penindakan dan diproses secara hukum.

Agar pabrik beras kecil yang diusahakan oleh para UMKM dan koperasi bisa memproduksi beras mutu medium dan premium, maka agar pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM membantu fasilitas kelengkapan pabrik beras.

Kasus HET beras kembali menyadarkan perlunya pemangku kepentingan untuk berhati-hati, membuang jauh-jauh egosektoral dengan menimbang semua sisi, dan melibatkan para pihak untuk membuahkan kebijakan yang baik dan kredibel. Kebijakan yang baik tentu juga didasarkan pada data yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini penting karena ujung dari semua ini kredibilitas pemerintah yang menjadi taruhan.

Jika kebijakan yang dibuat memicu pro-kontra, yang kemudian berujung pada pencabutan kebijakan, kepercayaan publik kepada pemerintah akan tergerus. Sebaliknya, kebijakan yang baik bukan hanya mendorong ekonomi, melainkan juga mempertebal kepercayaan publik.

Bagikan artikel ini: