Penertiban importir berisiko bebani pelaku UKM

Senin, 18 September 2017 | 11:05 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Penertiban importir berisiko tinggi mesti dipilah supaya tidak membebani pelaku usaha khususnya usaha kecil dan menengah (UKM).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah harus bisa membedakan importir yang berkedok borongan karena ingin menjadi freerider dan importir UKM yang tidak bisa mengimpor.

"Jadi menurut saya yang terakhir ini mesti dicarikan jalan keluar," katanya, Minggu (17/9/2017).

Adapun, menurutnya, kapasitas impor UKM sangat terbatas, sehingga tidak mungkin mengimpor barang satu kontainer. Maka ada jasa impor door to door (borongan) yang selama ini amat membantu.

Oleh karena, selain mempersempit ruang pelanggaran impor, kebijakan itu harus segera diikuti kemudahan pengurusan izin importir dan pelaku UKM difasilitasi supaya segera mendapat barang dagangan.

"Saya paham kesulitan DJBC memilah-milah ini. Jika barang itu sifatnya substitutif, tentu saja tidak masalah. Tetapi kalau tak ada penggantinya, jadi bermasalah " ungkapnya. kbc10

Bagikan artikel ini: