Waduh! Regulasi ini Buat 1.500 ha lahan jagung di Jatim bakal tergusur

Jum'at, 22 September 2017 | 07:22 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Sekitar 1.500 hektare (ha) areal pertanaman jagung di Jawa Timur akan beralih fungsi untuk kepentingan korporasi.

Ketua Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Solahudin menuturkan, selama 7-10 tahun terakhir ini, petani diizinkan memanfaatkan ruang yang tidak dikelola atau terlantar di areal kerja Perum Perhutani untuk dijadikan areal pertanian pangan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bermitra dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan mengembangkan budidaya tanaman jagung.

Namun, melalui adanya regulasi baru, manajemen BUMN tersebut menawarkan pembagian konsensi pemanfaatan kawasan kepada investor. Ketentuan ini mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) No 39 tahun 2017 tentang Peraturan Sosial di Wilayah Kerja di Perum Perhutani baru.

"Ada peralihan fungsi,selama ini lahan hutan kita tanami jagung diambil alih lagi Perhutani untuk diberikan kepada investor," ujar Solahudin.

Menurut Solahudin, perubahan peralihan fungsi lahan ini menyebabkan nasib masyarakat desa di sekitar hutan tidak dapat lagi bertani. Lebih dari 1.000 petani di empat kabupaten yakni Lamongan, Tuban, Gresik dan Mojokerto terancam tidak lagi dapat menanam jagung akibat perubahan fungsi lahan tanaman pangan menjadi tanaman perkebunan.

Atas hal ini, Solahudin menambahkan, Perhutani menawarkan ganti rugi bervariasi antara Rp 5,7 sampai Rp 15 juta per hektare (ha) lahan yang dimanfaatkan petani. "Tapi belum ada yang direalisasikan," kata dia.

Solahudin mengatakan, masyarakat desa dapat memahami keinginan pemerintah yang menginginkan BUMN Perum Perhutani menjalankan fungsi bisnisnya. Hanya saja, petani berharap ketentuan baru itu dilaksanakan di kawasan yang belum dikelola Perum Perhutani.

"Justru areal yang sudah dikembangkan menjadi lahan pertanian justru dapat dibantu proses legalitas lahannya. Petani merasa seperti tergusur. Berbeda, kalau lahan itu digunakan sendiri untuk kepentingan Perhutani sendiri, petani pasti akan menerima," terangnya.

Produktivitas penanaman jagung di kawasan hutan dapat mencapai 7 ton per hektare, lebih tinggi ketimbang lahan pertanian konvensional yang mencapai 4-5 ton per ha. Pasalnya, hara di areal hutan jauh lebih subur.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan ketentuan, Permen LHK No 39 tahun 2017 semestinya implementasinya dapat lebih tepat. Sebagai lahan negara, jangan sampai terkesan rakyat kecil terpinggirkan karena dikuasai oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Atas hal ini, Herman meminta kelompok tani segera mengajukan nota tertulis sehingga pihaknya dapat menindaklanjutinya. "Nanti saya akan agendakan untuk melihat langsung ke lapangan," tukasnya. kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: