Biaya isi ulang uang elektronik disahkan, jangan sampai rakyat dirugikan

Jum'at, 22 September 2017 | 08:03 WIB ET

BANK Indonesia (BI) resmi menerbitkan aturan Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway/NPG) yang berlaku sejak 20 September 2017. Dalam aturan tersebut, BI mengatur skema isi ulang (top up) uang elektronik antara Rp 750 hingga Rp 1.500.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (NPG).

Langkah BI tersebut seakan mengesampingkan polemik yang selama ini mencuat terkait pengenaan biaya isi ulang uang elektronik. Di media sosial bahkan telah berkembang aspirasi agar biaya isi ulang ditiadakan. Alasannya, isi ulang uang elektronik itu tak ubahnya orang menabung uang di bank yang bebas dari biaya administrasi.

Selain mendapat tentangan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hal serupa juga dilontarkan pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan. Dia berpendapat bahwa biaya top up uang elektronik merugikan konsumen. Mestinya konsumen mendapat reward, bukan malah mendapat hukuman dengan membayar biaya top up.

Jika biaya tersebut beralasan untuk menunjang biaya operasional infrastruktur, Tagor berpendapat itu menjadi urusan perbankan. Bukan menjadi kewajiban konsumen. Atas dasar itu seharusnya transaksi isi ulang pada uang elektronik bebas dari biaya. Tidak hanya di bank, juga di minimarket.

Seperti diketahui, uang elektronik makin menjadi kebutuhan setelah seluruh transaksi di gerbang tol akan menerapkan pembayaran non tunai. Mulai Oktober 2017, pembayaran transaksi hanya akan dilayani dengan menggunakan uang elektronik atau e-money.

Pembayaran sistem e- money di gardu tol bertujuan lebih mempercepat transaksi sehingga tidak menimbulkan antrean sebagai salah satu penyebab kemacetan. Upaya meningkatkan pelayanan patut kita apresiasi, tetapi peningkatkan pelayanan yang berujung menambah beban konsumen haruslah dihindari.

Pengenaan biaya isi ulang kartu uang elektronik juga dinilai sebagai rente semata dan hanya menjadi pungutan yang tidak memiliki alasan rasional.

Banyak kalangan berpendapat, seharusnya bank tidak perlu mengenakan pungutan top up karena hal-hal sebagai berikut; Pertama, perbankan sudah mendapat keuntungan dari menjual kartu uang elektronik mengingat harga kartu dijual jauh lebih mahal ketimbang nilai uang yang pertama kali terdapat dalam kartu tersebut.

Kedua, pengguna kartu elektronik umumnya adalah nasabah tabungan perbankan yang sudah dikutip biaya adminitrasi tabungan setiap bulannya. Ketiga, bank mendapatkan manfaat besar dari nasabah uang elektronik yang sudah menitipkan uang di muka tanpa ada biaya bunga bagi perbankan.

Keempat, bank mendapat manfaat besar dari nasabah uang elektronik berupa tambahan likuiditas mengingat nilai saldo dalam kartu elektronik tidak bisa diuangkan dan amat jarang nasabah kartu elektronik menggunakan seluruh saldo dalam kartunya hingga senilai Rp0.

Kelima, tidak ada nilai tambah apapun bagi konsumen ketika membayar pungutan top up kartu uang elektronik. Pungutan biaya top up berlawanan dengan upaya mengurangi penggunaan uang tunai di masyarakat. Justru Bank Indonesia seharusnya bisa memberikan insentif penggunaan uang elektronik bukan malah membebani konsumen dengan biaya.

Biaya sekali top up Rp 750 hingga 1.500 memang terlihat kecil, tetapi kalau ditotal jumlahnya akan besar. Menurut keterangan, pengguna e- Money dari empat bank ( BNI, Mandiri, BCA dan BRI) diperkirakan 27,6 juta. Kalau 10 juta pengguna uang elektronik top up, sebulan sekali misalnya berarti telah terkumpul puluhan miliar rupiah. Belum lagi nilai top up (tabungan) yang diperkirakan mencapai trilunan rupiah perbulan.

Jika bisa kita ibaratkan sistem pembayaran via uang elektronik ini sebagai gerakan menabung nasional, maka selayaknya mendapatkan apresiasi. Apalagi, mereka terlebih dahulu wajib membeli kartu ( sebut saja buku tabuangan), saat ini harganya Rp25.000 per kartu.

Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak menggunakan uang elektronik di tol? Jawabnya, perlakuan boleh jadi tidak akan sama, tetapi jangan sampai tersisihkan.Sebab, pembayaran dengan uang tunai (cash), sah adanya. Di sinilah perlunya negara memberi perlindungan kepada setiap warga negara. Jadi, hendaknya tetap diberi kesempatan masyarakat untuk melakukan pembayaran secara tunai.

Bagikan artikel ini: