Terbebani pajak 79,17%, pengembang desak pemerintah mengkaji ulang

Senin, 25 September 2017 | 16:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kalangan pengembang yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) berharap pemerintah mengkaji ulang sejumlah aturan perpajakan di sektor properti, yang selama ini memberatkan pengembang dan konsumen.

Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Bidang Pembangunan Perumahan Sejahtera Tapak Conny Lolyta Rumondor mengatakan, secara adil pemerintah tidak semestinya mengambil pajak dari perhitungan harga jual yang telah pengembang tetapkan, melainkan dari net profit.

Pasalnya modal pembelian tanah dan bangunan yang dikeluarkan cukup besar dari pengembang. Belum lagi pengembang juga masih harus mengalokasikan modal pembelian tanah dan bangunan tersendiri.

“Kalau dihitung-hitung minimal 79,17% pajak yang disetor pengembang kepada negara,” katanya Minggu (24/9/2017).

Perhitungan itu diambil dari jumlah setoran pajak pengembang, harus ditambah kewajiban fasilitas umum dan fasilitas sosial. Di antaranya Pajak 12,5% dari omzet tidak termasuk PPnBM serta Fasum dan fasos sebesar 66,67% dari omzet dalam bentuk barang. Hal ini dengan asumsi nilai fasum dan fasos nilai sama dengan harga jual dengan pembanding luas saleable. Jumlah itu belum termasuk Pajak PPh 21 (gaji), PPh 23 (supplier), PPh dividen serta kewajiban lainnya.

Selain itu, dia masih mengharapkan pemerintah melakukan peninjauan kembali dan mengusulkan agar setidaknya PPN yang dikenakan menjadi 1% untuk rumah komersial yang dihitung dari harga jual rumah supaya tidak memberatkan beban konsumen.

REI imbuh dia juga mengusulkan terkait BPHTB pemotongan angka Rp60 juta tiap transaksi menjadi 100 juta untuk rumah MBR. Menurutnya, semestinya juga ada klasifikasi potongan untuk rumah dengan harga jual di atas Rp500 juta atau transaksi tanah di atas dan di bawah Rp500 juta. kbc10

Bagikan artikel ini: