Tanggung biaya cetak kartu, alasan bank ogah subsidi isi ulang uang elektronik

Kamis, 28 September 2017 | 08:38 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Bank Indonesia (BI) telah menetapkan biaya isi ulang uang elektronik paling mahal sebesar Rp 1.500. Atas aturan ini, lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman mengungkapkan alasan perbankan mengenakan biaya isi ulang uang elektronik.

Anggota Ombudsman, Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan, BI sudah menetapkan penarikan biaya isi ulang uang elektronik sebesar Rp 1.500 untuk antar bank maupun mitra atau pihak ketiga. Biaya isi ulang digratiskan dengan saldo di bawah Rp 200 ribu, sedangkan di atas Rp 200 ribu, batas maksimal penarikan Rp 750 di perbankan yang sama.

"Pertemuan kami dengan BI belum masuk ke besaran tarif. Tapi itu sudah jadi kebijakan, karena pada praktiknya 90 persen top up uang elektronik di bawah Rp 200 ribu," ujar Dadan di kantornya, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Dadan menjelaskan, dari perhitungan perbankan, pengenaan biaya isi ulang uang elektronik pada konsumen ditujukan untuk membangun infrastruktur uang elektronik. Pasalnya, bank sudah menyubsidi atau menanggung biaya pembuatan kartu atau uang elektronik cukup besar.

"Kenapa infrastruktur uang elektronik ditanggung konsumen, kan bank punya bisnis lain yang menghasilkan. Bank mengaku banyak subsidi yang sudah diberikan, karena biaya kartu Rp 17 ribu-Rp 20 ribu per kartu," dia menjelaskan.

"Bank BRI misalnya menjual uang elektronik seharga Rp 10 ribu, berarti dia subsidi kartu Rp 7 ribu. Bank Mandiri pun demikian, dan rata-rata semua perbankan menyubsidi kartu atau uang elektronik," beber Dadan.

Menurut Dadan, Bank Mandiri pernah menggratiskan uang elektronik untuk masyarakat. Namun dengan kebijakan tersebut, tidak ada rasa memiliki dari pemegang kartu. "Pernah di nolkan, tapi malah sering hilang kartu atau uang elektroniknya. Jadi beli lagi, padahal itu disubsidi. Akhirnya Bank Mandiri mengenakan harga jual walaupun tetap disubsidi," tutur dia. kbc10

Bagikan artikel ini: