Pemerintah berniat bikin rating kualitas perumahan subsidi

Senin, 02 Oktober 2017 | 01:11 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mengeluarkan rating atau skor kualitas perumahan bersubsidi sebagai acuan penilaian. Penyusunan rating tersebut kini sudah masuk dalam tahap akhir.

Menteri PUPR, BAsuki Hadimuljono mengatakan pihaknya melakukan kajian bersama bank penyalur subsidi, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan rating untuk perumahan bersubsidi. Dia menekankan, Kementerian PUPR bertanggung jawab dalam memastikan kualitas perumahan bersubsidi karena pembangunan dan pembiayaan rumah bersubsidi menggunakan dana negara lewat skema subsidi.

"Bila nanti pengembang tidak mematuhi standar kualitas pembangunan rumah bersubsidi, Bank penyalur KPR subsidi tidak akan mencairkan dana subsidi dari pemerintah kepada pengembang tersebut," ujar Basuki dalam siaran persnya, Sabtu (30/9/2017).

Basuki mengimbuhkan, program perumahan yang digulirkan pemerintah tidak semata menyediakan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Oleh karena itu, Kementerian PUPR menugucurkan subsidi dalam bentuk bantuan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) seperti jalan lingkungan, jaringan air minum dan drainase.

Di sisi lain, pembangunan perumahan ke depan diharapkan bakal lebih cepat sejalan dengan penerbitan regulasi yang memangkas prosedur dan penggabungan sejumlah perizinan lewat Permendagri Nomor 55 tahun 2017. Beleid itu mengaturPelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi MBR di Daerah. Basuki berharap aturan itu mampu mendorong Pemda melakukan penyederhanaan perizinan dengan cara penghapusan, percepatan waktu dan penggabungan perijinan.

Penghapusan perizinan tersebut diantaranya izin amdal bagi perumahan yang dibangun sesuai dengan zonasi dalam rencana tata ruang, izin lokasi, rekomendasi peil banjir, izin cut and fill dan analisa lalu lintas. Kemudian penggabungan perizinan antara lain proposal pembangunan perumahan bagi MBR digabung dengan surat pernyataan tidak sengketa jika tanah belum bersertifikat. Sementara itu, percepatan waktu penyelesaian dilakukan terhadap surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik tanah kepada pengembang. kbc10

Bagikan artikel ini: