Pemerintah kembali gelar uji publik aturan taksi online

Selasa, 10 Oktober 2017 | 15:34 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Darat menyelenggarakan Uji Publik Revisi Peraturan Menteri (PM) 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Ini juga menjadi dasar aturan bagi taksi online yang sebelumnya dinyatakan gugur oleh Mahkamah Agung.

Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Hindro Surahmat menegaskan, dalam pelaksanaan revisi ini, harus disikapi dengan bijak. "Kita harus menyikapi revisi dengan bijak karena kalau sempurna itu pasti tidak mungkin," jelas Hindro di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Hindro menuturkan, migrasi angkutan dalam trayek dan angkutan nontrayek harus dilakukan dengan aman dan harus diselamatkan semuanya. Ini karena PM memang disiapkan untuk mengakomodasi kepentingan bersama.

"Perangkat (hukum) telah disiapkan dan telah dikonsulkan juga, berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis," kata Hindro.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Umar Haris menegaskan uji publik ini dilaksanakan bukan untuk memperoleh persetujuan berbagai pihak.

"Uji publik ini digelar untuk persamaan pemahaman, jadi tidak ada yang merasa senang dan yang lainnya merasa dirugikan, karena kami membuat peraturan sudah dilakukan revisi dan perbaikan-perbaikan," ujar Umar.

Selain itu hakekat uji publik adalah menyamakan persepsi, menampung masukan berbagai pihak, untuk pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, yang terpenting adalah tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dan keberlangsungan usaha. kbc10

Bagikan artikel ini: