Potensi penerimaan PNBP Rp1 triliun, puluhan bandara dan pelabuhan bakal di-swastanisasi

Rabu, 11 Oktober 2017 | 07:48 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian  Perhubungan (Kemenhub) berencana melakukan swastanisasi sejumlah bandara dan pelabuhan di Tanah Air yang dinilai sulit berkembang. Apabila hal itu berjalan mulus, pemerintah akan memperoleh pendapatan negara bukan pajak (PNPB) antara Rp 500- Rp 1 triliun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menuturkan proyeksi itu itu diperoleh apabila swasta sukses menjalankan operasional bandara dan pelabuhan. Kemenhub mencatat setidaknya ada 30 pelabuhan yang akan diswastanisasikan seperti Belitung, Bengkulu, Banyuwangi, Tarakan, Samarinda, Palu, Kendari dan Bandara Jayapura. Sedangkan untuk pelabuhan berjumlah 20 lokasi yang menjadi radar untuk dikerjasamakan.

"Jadi, dana APBN yang selama ini digunakan untuk 30 pelabuhan dan bandara tersebut, bisa digunakan untuk tempat yang lain," ujar Budi Karya, Selasa (10/10/2017).

Namun, Budi mengakui  saat ini pemerintah belum bisa merasakan hasilnya. Sebab, dalam dua bulan terakhir sejak program ini dijalankan, baru sekitar empat pelabuhan yang dikerjasamakan dengan swasta.Empat pelabuhan itu antara lain Pelabuhan Probolinggo di Jawa Timur, Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat, Pelabuhan Waingapu di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Pelabuhan Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Budi Karya menyatakan keempat pelabuhan tersebut dikerjasamakan dengan PT Pelabuhan Indonesia I-IV (Persero) atau Pelindo I-IV, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta. Sayang, ia belum merinci siapa saja tangan-tangan swasta yang terlibat itu. "Mereka jadi operator, kerjasamanya 30 tahun. Karena itu soal investasi peralatan dan lainnya," imbuh mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu.

Kendati baru empat pelabuhan yang dikerjasamakan, Budi Karya berharap, sampai akhir tahun setidaknya separuh dari target  terpenuhi. Sebab, ia ingin kerja sama dengan swasta ini dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian kedua pihak dalam meningkatkan vitalitas dari pelabuhan dan bandara tersebut. "Semangatnya, buka ruang untuk pengusaha dalam dan luar negeri. Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu katakan untuk beri ruang sebanyak-banyaknya pada swasta untuk investasi," jelasnya.

Bersamaan dengan keinginan lebih banyak menggandeng swasta di sektor kelogistikan, Budi Karya mengklaim, setidaknya kebijakan deregulasi melalui penerbitan paket kebijakan ekonomi sudah berhasil membuahkan hasil.Hal ini terasa dari peningkatan pertumbuhan sektor kelogistikan yang mampu tumbuh sekitar 5 %-7 % per tahunnya, sejak paket kebijakan dilahirkan sejak dua tahun terakhir.

Budi Karya juga mengklaim bahwa porsi keterlibatan swasta di sektor ini terus meningkat, setidaknya hingga 50 % dari seluruh aktivitas kelogistikan di Tanah Air. "Swasta sekarang ini lebih banyak di fishing line dan di pembuatan kapal. Tapi perusahaan pelabuhan itu terus bertambah. Jadi, keterlibatan swasta banyak tapi kami harus selesaikan regulasinya," katanya.

Menurutnya deregulasi yang ampuh itu, seperti menghapus Peraturan Menteri (PM) terkait yang justru menghambat kemudahan di sektor ini. Lalu, ada pula kebijakan memangkas waktu bongkar muat kapal (dwelling time) dari tujuh hari menjadi dua sampai tiga hari saja. "Dwelling time ini syaratnya, tidak double handling (ditangani oleh lembaga ganda) dan harga bisa ditekan. Jangan ada harga yang tidak-tidak," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: