Pemda lalai susun Rencana Umum Energi Daerah bakal disanksi

Kamis, 12 Oktober 2017 | 22:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Dewan Energi Nasional (DEN) meminta pemerintah daerah dari untuk segera merampungkan dan menyerahkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

RUED diperlukan oleh DEN dan pemerintah pusat untuk memetakan potensi pengembangan sumber energi di daerah dan juga target-target yang akan dicapai.Dari 34 Provinsi hanya tinggal 9 provinsi yang belum merampungkan penyusunan RUED.

Padahal tahun 2018 mendatang berbagai proyek strategis sektor energi akan dimulai yang didasarkan pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang merupakan kompilasi dari seluruh RUED.

"Ada 9 provinsi yang belum aktif menyusun RUED, dan ada yang belum dibentuk tim penyusun RUED yaitu Papua Barat, Papua, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara. Dari sembilan provinsi ini yang dalam proses ada tiga provinsi yang sudah mulai dilaksanakan," kata Anggota DEN Syamsiar Abduh di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Syamsiar mendesak pemerintah daerah yang belum selesai menyusun atau bahkan belum memulai menyusun RUED untuk dapat segera melakukan percepatan. Ditargetkan akhir tahun 2017 ini seluruh RUED harus sudah selesai dan diserahkan ke DEN serta Kementerian terkait.

Dia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan ke seluruh pemerintah daerah untuk mentaati dan mengindahkan permintaan DEN tersebut. Sebab apabila dari pemerintah sendiri tidak mendesak agar RUED segera diselesaikan akan terus molor sehingga akan berakibat pada investasi.

Terlebih di tahun 2018 dan 2019 mendatang pemerintah daerah sudah dipastikan sibuk untuk mengurusi agenda politik. Untuk mempermudah pemerintah daerah menyelesaikan dan menyusun RUED ini, Syamsiar juga meminta Bappenas membuat template atau contoh RUED sehingga nantinya pemerintah daerah tinggal menyesuaikan dengan potensi energi di daerahnya yang bisa dikembangkan.

"Ketua Harian DEN (Ignasius Jonan) mengupayakan sebelum tahun depan, RUED sudah selesai. Mengingat momentum ini jangan sampai lewat, karena kita tahu 2018 ada pilkada dan 2019 ada pemilu," tuturnya.

Apabila sampai batas waktu yang ditentukan pemerintah daerah belum mengumpulkan RUED-nya, dipastikan akan ada sanksi dari DEN. Namun dia tidak secara spesifik menyebutkan jenis sanksi apa yang bakal diberikan ke pemerintah daerah yang tidak melaksanakan instruksi tersebut.

"Yang pasti dia tidak akan bisa dapat investasi kalau tidak punya RUED, sebab investasi di sektor energi nantinya didasarkan pada RUED itu sendiri," pungkasnya.kbc11

Graha Agung Kencana
Bagikan artikel ini: