Proyek infrastruktur dituding dikuasai BUMN, Kementerian PUPR: Porsi swasta masih 80%

Jum'at, 13 Oktober 2017 | 12:32 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah perkataan pengusaha swasta yang mengatakan hampir semua proyek Infrastruktur yang ada di Indonesi di kuasai oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR, Yaya Supriyatna Sumadinata menilai saat ini proyek yang dikuasi oleh BUMN hanya untuk proyek besar yang porsinya sekitar 20%.

Sedangkan sisanya sebesar 80% dikuasai oleh kontraktor swasta dari kelas menengah hingga kecil. Jadi ia menekankan bahwa tidak benar anggapan bahwa BUMN kuasai proyek.

"Tapi dari APBN di PU hanya 20% yang dikuasai kontraktor besar. Sisanya kira-kira 80% kontraktor kelas menengah ke bawah. Bicara kontraktor menengah, enggak ada BUMN di situ, BUMN itu kelas besar," ungkapnya di Jiexpo, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Menurutnya, saat ini Pemerintah hanya mengeuasai proyek besar saja yang mana lebih banyak proyek menengah kebawah dan dikuasai oleh kontraktor. Bahkan kontraktor daerah dilibatkan untuk mengerjakan proyek tersebut.

"Ketika kemarin ke lapangan ke Palembang, pelaksanaan dilaksanakan BUMN, dapat dikatakan lokal sangat terlibat. Karena tidak ada satupun perusahaan yang mengerjakan konstruksinya sendiri," jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa BUMN besar seperti Wakita Karya (WIKA) hingga Adhi Karya (Adhi) mengerjakan proyek juga turut melibatkan kontraktor swasta. "Kalau lihat cap nya WIKA, Hutama Karya dan Adhi, dia enggak kerjakan sendiri. Semua melibatkan kontraktor swasta, baik sebagai kontraktor langsung ataupun supplier," tukasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: