Pebisnis Jatim harapkan perbaikan layanan administrasi daerah

Kamis, 19 Oktober 2017 | 07:24 WIB ET
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Bidang Hubungan Antarkelembagaan Kebijakan Publik Otonomi Daerah, Ali Afandi.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Bidang Hubungan Antarkelembagaan Kebijakan Publik Otonomi Daerah, Ali Afandi.

SURABAYA, kabarbisnis.com: Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Bidang Hubungan Antarkelembagaan Kebijakan Publik Otonomi Daerah, Ali Afandi mengharapkan adanya perbaikan layanan administrasi daerah agar iklim investasi di Jatim menjadi semakin kondusif.

Saat menghadiri acara Diskusi Publik bertajuk "Kontribusi Ombudsman RI Dalam Menjamin Iklim Kemudahan Berusaha di Indonesia", ia mengatakan,, selama ini masih banyak pengusaha yang mengeluh buruknya pelayanan administrasi di daerah. Akibatnya investasi yang masuk tersendat. Pengusaha merasa enggan menanamkan dana mereka karena rumitnya pelayanan.

“Sehingga acara jaring aspirasi semacam ini menjadi sangat penting agar pemerintah bisa melakukan koreksi untuk perbaikan administrasi yang selama ini banyak dikeluhkan pengusaha di daerah. Kami harap dengan adanya jaring aspirasi dari Ombudsman RI ke daerah, iklim usaha yang ada bisa optimistis dan permasalahan perizinan bisa selesai," kata Ali Affandi saat menghadiri acara jaring aspirasi daerah oleh Ombudsman RI di Surabaya, Rabu (18/10/2017).

Sementara itu, berdasarkan "Survei The Ease Of Doing Business" (EODB) yang dilakukan oleh World Bank, menempatkan ff naik 15 peringkat dari 106 ke 91 dari total 189 negara untuk iklim usaha.

Agar iklim investasi menjadibsemakin baik, maka  Ombudsman RI menjaring masukan atau aspirasi dari masyarakat di tiga wilayah yakni Palembang, Makasar dan Surabaya terkait iklim usaha yang kemudian disampaikan ke kementerian terkait sebagai rekomendasi kebijakan pemerintah tahun berikutnya.

Anggota Ombusman RI Ahmad Alamsyah Saragih, Rabu di Surabaya mengatakan, kegiatan jaring aspirasi diharapkan dapat mendorong iklim usaha agar semakin waktu bisa lebih baik. "Perbaikan iklim usaha yang kami harapkan adanya perbaikan manajemen administrasi, khususnya di tiga tempat tersebut," kata Saragih.

Ia mengatakan, setiap tahunnya laporan mengetahui iklim usaha kurang bagus dari berbagai daerah yang masuk ke Ombudsman RI mencapai sekitar 10 ribu. Laporan itu, kata Saragih, berasal dari dua pihak yakni pelaku usaha serta masyarakat yang sengaja melapor karena dirugikan oleh sistem administrasi yang ada. "Dengan adanya jaring aspirasi ke tiga wilayah, dan kemudian kami sampaikan ke Jakarta diharapkan mendapat informasi yang apa adanya langsung dari daerah," tuturnya.

Sementara itu, kegiatan yang juga dihadiri pemegang kebijakan, media massa, akademis dan para pengusaha itu juga untuk mengukur apakah telah terjadi peningkatan dalam kemudahan berusaha, setelah adanya berbagai program pemberantasan korupsi dari pemerintah. “Intinya, kami sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik memastikan iklim usaha berjalan baik," pungkasnya.kbc6

Bagikan artikel ini: