Birokrasi berbelit bikin stabilisasi harga pangan kehilangan momentum

Sabtu, 21 Oktober 2017 | 14:55 WIB ET

BOGOR, kabarbisnis.com: Kehadiran badan khusus dibawah kendali  Presiden mendesak direalisasikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.Selama ini, Perum Bulog lebih diposisikan sebagai operator dinilai kerap kehilangan momentum  yang tepat melakukan stabilisasi harga pangan.

Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan Bulog lebih diposisikan sebagai operator atau pelaksana kebijakan.Setidaknya sembilan kementerian/lembaga (K/L) dapat memerintahkan Bulog untuk menyediakan dan mendistribusikan pangan. Alhasil kebijakan yang dirilis hanya bersifat ad hoc.

"Akibatnya kita sering kali kehilangan momentum waktu. Harapannya, Bulog itu ada  di satu badan pangan nasional yang langsung bertanggung jawab dengan Presiden.

Melalui badan inilah, Bulog dapat bekerja.Karena, koordinasi merupakan suatu hal yang mahal di negeri ini," ujar Direktur Utama Djarot Kusumayakti di sela Rembug Nasional Bidang Pangan di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jumat (20/10/2017).

Djarot meyakini kehadiran badan pangan akan mempercepat irama capaian kerja pemerintah. Pasalnya, pangan mempunya fungsi waktu yang tetap.

"Kalau kita memindahkan bahan pangan dari Surabaya ke Sorong itu membutuhkan waktu. Kalau itu ditambah harus diskusi kesana kemari. Apalagi kalau ada terjadinya shortage nasional," terangnya.

Djarot tidak mempersoalkan bagaimana  profil badan pangan nasional yang kabarnya sudah di Sekertariat Negara. Apabila persoalannya berkaitan keterbatasan anggaran fiskal, Djarot menyarankan badan pangan tersebut dapat dimasukkan kedalam lembaga atau kementerian yang ada."Kalau dulu ada namanya Kementerian Pangan. Bulog melekat kesana," ujarnya.

Djarot juga menilai penugasan dari sejumlah regulator tersebut juga membingungkan Bulog. Dia mencontohkan ketika diberikan penugasan mengimpor harga bawang putih guna stabilisasi harga pasar.

Kala itu Bulog mendatangkan bawang putih dari China dengan harga Rp 15.000 per kilogram (kg). Namun ketika sesampainya di Indonesia, harga bawang putih di pasar sebesar Rp 11.000-Rp 13.000 per kg.

Djarot menilai turunnya harga bawan putih tersebut disebabkan berubahnya sikap pemerintah yang turut membuka kran impor kepada swasta. Padahal, sebelumnya penugasan impor bawang putih tersebut hanya diberikan kepada Bulog dengan alasan stabilisasi harga.

Resiko kerugian akibat penugasan pemerintah secara ad hoc ini pun, menurut Djarot belum dibarengi dengan dukungan regulasi yang rigid seperti halnya dalam komoditas beras.Hal inilah yang membuat manajemen khawatir apabila kelak disalahkan aparat atau diperiksa audit BPK karena praktis harus membeli lebih mahal dari harga pasar.

Sebagai informasi saja, pembentukan badan pangan ini merupakan amanat Undang Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Melalui Badan Pangan ini memberikan legalitas bagi pemerintah upaya untuk menata kembali tata niaga komoditas di Indonesia. Adapun pembentukan Badan Pangan paling lambat November 2015.kbc11

Bagikan artikel ini: