Mengkhawatirkan! Cadangan beras pemerintah hanya cukupi kebutuhan tiga hari

Minggu, 22 Oktober 2017 | 19:04 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog sebesar 280.000 ton. Budget  yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar sebesar Rp 2,5 triliun.

Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti menuturkan, volume beras CBP sebesar 280.000 ton itu hanya setara konsumsi tiga hari saja. Dibutuhkan beras sebesar 3 juta ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mencapai lebih dari 250 juta jiwa. “Kalau bicara konsumsi (beras red) sebesar 3 juta maka, stok itu hanya dapat mencukupi tiga hari orang saja,” ujar Djarot dalam Rembug Nasional Bidang Pangan di Insitut Pertanian Bogor (IPB), kemarin.

Menurut Djarot, beras CBP sebesar 280.000 ton dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia terbilang kecil. Djarot pun membandingkan dengan sejumlah negara lain. Fhilipina saja yang jumlah penduduknya lebih kecil dari Indonesia, jumlah CBP mencapai 3 juta ton. Sementara di China, jumlah CBP mencapai 40 juta.

Sebagai informasi, kewajiban bagi pemerintah menyiapkan CBP ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Ketentuan tersebut sebagai produk turunan dari Undang undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Penetapan jumlah CBP ini dilakukan dengan mempertimbangkan produksi pokok pangan tertentu secara nasional, penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan. Selain itu, pengadaan CBP itu dibutuhkan guna pengendalian harga pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen, pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerjasama internasional serta angka kecucukpan gizi yang dianjurkan

Namun,  Djarot menilai belum adanya satu visi pemerintah berkaitan fungsi CBP menyebabkan proses penganggarannya mengalami hambatan. Kementerian Keuangan tidak akan memberikan pendanaan apabila belum mendapat persetujuan dari dewan. Namun, ketika dikonfirmasikan, dewan justru mengaku pendanaan CBP tidak pernah diusulkan Kementerian Pertanian. “Menteri Pertanian anggap tidak anggap pening. Karena Menteri tidak ingin (cadangan beras pemerintah),” terang Djarot

Djarot mengatakan apabila pemerintah tidak membutuhkan pengadaan CBP maka harus melakukan impor dan dibutuhkan waktu tiga pekan untuk sampai ke pelabuhan Indonesia. Padahal kebutuhan pangan pokok sepertihalnya beras tidak dapat ditunda. Begitu pula, apabila terjadi bencana dan gejolak harga pangan.

Sebagai catatan, pada tahun 2014, Bulog menggeluarkan beras CBP sebesar 196.000 ton dari total stok sebesar 369.000 ton untuk kebutuhan tanggap darurat. Ditahun berikutnya dikeluarkan CBP meningkat yakni sebesar 208.000 ton untuk kebutuhan penangan bencana dan operasi pasar.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Karyawan Gunarso mengatakan PT Food Station Tjipinang Jaya-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemda Jakarta- meminta Perum Bulog menyediakan beras 75.000 ton beras medium untuk kebutuhan operasi pasar.Hal ini dilakukan menyusul semakin menurunnya pasokan beras medium hingga 20%. ”Kita penuhi secara bertahap, untuk tahap pertama direncanakan sebesar 5.000 ton,” ujar Karyawan kepada kabarbisnis.com.kbc11

Bagikan artikel ini: