Ombudsman usulkan mekanisme subsidi bagi UMKM terkait sertifikasi halal

Selasa, 31 Oktober 2017 | 09:29 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan adanya mekanisme subsidi bagi implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Seiring ketatnya persaingan industri halal domestik dan implementasi JPH, Ombudsman mengkhawatirkan pelaku UMKM bakal tertinggal dengan industri-industri besar lainnya yang sudah siap dengan mekanisme sertifikasi halal.

"Dari temuan kami, nasib dari pedagang kecil dan rumah tangga berpotensi tertinggal dalam kompetisi perdagangan halal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum siap dengan implementasi JPH karena keterbatasan informasi," kata anggota Ombudsman Ahmad Suaedi di Jakarta, Senin (30/10/2017).

Ditambahkannya, dalam Undang-undang (UU) JPH ini mengisyaratkan adanya bantuan dari pemerintah untuk pelaku UMKM.

Sayangnya, dia mengemukakan belum adanya aturan turunan yang bisa menjelaskan detil mengenai mekanisme subsidi yang dimaksud.

Subsidi tersebut diakuinya tidak hanya berbentuk bantuan pembiayaan, tetapi juga pendampingan, dan pemberian informasi mengenai mekanisme pemberian sertifikasi halal. kbc10

Bagikan artikel ini: