Pelonggaran aturan DNI berpotensi bahayakan pengusaha lokal

Selasa, 31 Oktober 2017 | 21:29 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pemerintah telah merilis sejumlah paket kebijakan ekonomi yang tujuannya memberikan dukungan positif terhadap iklim investasi. Hal ini setidaknya ditunjukkan dari World Bank’s Ease of  Doing Business Index 2017  yang menunjukkan peningkatan dari ranking 106 menjadi ranking 91.

“Indonesia termasuk diantara 10 negara yang melakukan perbaikan secara real bersama-sama negara lain seperti Bahrain, Belarus, Brunai Kazakhstan, United Arab Emirat dan lain-lain Beberapa proses yang dipermudah antara lain pendirian perusahaan, akses pada sumber tenaga listrik, pendaftaran property, akses pada keuangan, pembayaran pajak, perdagangan cross border, dan perjanjian kontrak," ujar Ketua Tim Ahli Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sutrisno Iwantono di Jakarta Selasa (31/10/2017).

Bagi modal asing atau Foreign Direct Investmen (FDI) tentu paket kemudahan tersebut menjadi insentif tersendiri. FDI adalah unsur penting dalam peningkatan ekonomi melalui investasi. Dalam 15 tahun terakhir, FDI menunjukkan trend yang terus naik mencapai 2% dari GDP. Tetapi angka ini tergolong rendah dibanding negara lain, misalnya untuk 2013-2014 di Thailand mencapai 3,5%, Malaysia 5,1%

"Salah satu diantaranya adalah semakin dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI). Misalnya Pemerintah menghapus 35 bidang usaha dari DNI, dimana asing bisa menanamkan modal dengan kepemilikan 100 persen, antara lain misalnya restoran, kafe, film, pengelolaan sampah, jasa konsultan bisnis/managemen dan lain-lain," terang dia.

Bagi upaya meningkatkan investasi terutama jangka pendek tentu hal ini sangat bermanfaat. Namun bagi pelaku usaha dalam negeri akan menjadi pertanyaan. Industri film diantaranya yang akan terkena dampak atas terbukanya sektor ini bagi pelaku asing. Demikian juga untuk restoran, atau perhotelan. Industri hotel saat ini sedang megap-megap terutama hotel skala kecil non bintang.

"Hotel-hotel kecil dihantam bukan saja oleh menjamurnya hotel-hotel kelas budget, tetapi juga dihantam persaingan asimetris oleh apartemen-apartemen yang kemudian disewakan secara harian laksana hotel. Padahal mereka tidak ada perizinan dan tidak terjaring pajak," tuturnya.

Pembukaan DNI tentu baik pada jangka pendek,namun pada jangka panjang perlu diperhatikan kepentingan industri lokal. Jika dihadapkan pada investor asing yang sangat kuat dari segi permodalan, teknologi dan jaringan, perusahaan lokal terutama kelas UKM akan sangat tertinggal. Deregulasi sudah dikeluarkan dan terus berikan dukungan, pekerjaan kedepan adalah bagaimana mempersiapakan usaha-usaha lokal agar dapat bersaing dengan usaha asing.

"Harus ada keberpihakan dan program-program afirmasi yang kongkrit untuk memberdayakan usaha lokal. Kegiatan-kegiatan usaha yang memang dapat diberikan kepada swasta dalam negeri seyogyanyalah di prioritaskan untuk pengusaha lokal. Paling tidak bentuk-bentuk kemitraan harus mendapatkan fokus perhatian bagi investasi," pungkasnya.kbc11

Bagikan artikel ini: