Rakyat was-was 'kesetrum' penyederhanaan pelanggan listrik

Senin, 20 November 2017 | 09:59 WIB ET

PEMERINTAH bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) tengah menggodok rencana penyederhanaan golongan pelanggan listrik. Nantinya golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA akan dihapus dan dialihkan menjadi 4.400 VA.

Sementara, golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, serta golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng mengatakan Kementerian ESDM masih berkoordinasi dengan PT PLN untuk penerapan kebijakan penyederhanaan golongan listrik ini. ESDM pun akan mendengarkan rencana PLN untuk penyederhanaan golongan ini.

Meski Kementerian ESDM menjamin jika perubahan golongan listrik tersebut tidak akan memberatkan masyarakat, dan tidak menyebabkan kenaikan biaya beban listrik atau abonemen, namun sebagian masyarakat tetap was-was di lapangan perubahan tarif akan dirasakan.

Kekhawatiran ini juga sempat diungkapkan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Dia menegaskan, program tersebut dikhawatirkan akan membebani masyarakat sebagai konsumen.

"Perubahan daya yang signifikan akan mengakibatkan konsumen harus mengganti instalasi di dalam rumah yang berarti ada biaya yang harus ditanggung," kata Tulus.

Menurut Tulus, bila masyarakat tidak mengganti instalasi listrik di rumahnya, maka bisa ada risiko berbahaya yang harus ditanggung. Belum lagi sertifikat laik operasi (SLO) yang harus dibayar konsumen sendiri. "Biaya SLO untuk golongan 5.500 jauh lebih mahal," ujarnya.

Karena itu, Tulus menilai wajar bila wacana penyederhanaan sistem tarif listrik menjadi minimal 5.500 VA membuat masyarakat kebingungan dan marah karena mereka khawatir sistem baru tersebut akan membuat tagihan listrik melambung.

"Daripada menyederhanakan tarif listrik, sebaiknya pemerintah mempercepat rasio elektrifikasi ke seluruh pelosok daerah, terutama bagian Indonesia timur yang, saat ini masih rendah dan memperbaiki keandalan listrik di daerah yang masih sering padam," katanya.

Masyarakat pun berharap wacana pemerintah bersama PT PLN tersebut dikaji ulang. Jika memang rencana Kementerian ESDM yang akan menampung masukan dari masyarakat terkait setuju tidaknya program itu benar-benar dilakukan, mungkinkah hasilnya akan riil berpihak ke masyarakat? Kita tunggu saja! kbc7

Bagikan artikel ini: