PPATK minta bank daerah waspadai modus calon kepala daerah cari dana kampanye

Rabu, 20 Desember 2017 | 07:33 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus adanya modus dimana perbankan khususnya di daerah dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan kampanye. Hal tersebut terkait dengan pelaksanaan 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2018.

Kepala PPATK Kiagus Achmad Badaruddin mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh PPATK, menjelang Pilkada serentak pada tahun depan, perbankan, khususnya bank daerah rentan dan berpotensi digunakan oleh para calon yang maju dalam Pilkada untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi Kepala Daerah.

Menurut dia, modus yang sering digunakan oleh calon kepala daerah atau pendukung calon adalah dengan mengajukan kredit ke perbankan. Dana pinjaman tersebut nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan calon kepala daerah selama masa kampanye.

"Modus yang sering terjadi adalah pemberian atau pengucuran kredit dalam jumlah yang relatif besar kepada masyarakat atau nominee dengan penerima manfaat sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung," ujar dia di kantor PPATK, Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Oleh sebab itu, PPATK memperingatkan kepada perbankan, khususnya Bank Daerah, untuk tidak melakukan kegiatan operasional bank yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara kepada seluruh calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak di 2018, PPATK menghimbau untuk bersikap jujur, terhormat dan kesatria dalam memenangkan hati pemilih.

"PPATK juga mengimbau agar masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam menentukan pilihan dalam Pilkada serentak tahun 2018, dengan memilih sesuai harapannya dan menghindari praktik politik uang," pungkasnya. kbc10

Bagikan artikel ini: