BTN fasilitasi 27 ribu driver Go-Jek cicil KPR hanya Rp50 ribu per hari

Rabu, 20 Desember 2017 | 07:53 WIB ET

JAKARTA, kabarbisnis.com: PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau BTN memperluas akses kredit pemilikan rumah atau KPR bagi mitra pengemudi ojek online yang tergabung dalam Go-Jek di wilayah Semarang.

Direktur Bank BTN Oni Febriarto mengungkapkan sebagai integrator utama Program Satu Juta Rumah, BTN terus melakukan berbagai inovasi dan kemitraan guna memperluas exposure pembiayan perumahan, khususnya KPR bersubsidi.

Melalui langkah strategis tersebut, terdapat sekitar 27 ribu sopir ojek online yang tergabung dalam mitra Go-Jek diberi kesempatan untuk mengakses KPR BTN dengan bunga rendah dan skema cicilan ringan, yakni kurang dari Rp 50 ribu per hari. Sebelumnya, emiten bersandi saham BBTN ini telah membuka peluang KPR bagi mitra Go-Jek di Jabodetabek, Palembang, dan Surabaya.

Oni menyebutkan, kepemilikan rumah menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat Indonesia. "Perluasan akses KPR bagi para tukang ojek online di Semarang ini, kami berharap semakin banyak orang memiliki rumah, terutama dalam rangka mendukung kesuksesan Program Satu Juta Rumah,” ujarnya seperti dikutip dari rilis, Selasa, 19 Desember 2017.

Tujuannya, kata Oni, adalah untuk menjangkau semakin banyak masyarakat Indonesia dalam memiliki hunian, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal.

Selama 41 tahun memberikan pelayanan KPR, BTN telah mengucurkan kredit baik berskema konvensional maupun syariah senilai Rp 230,2 triliun dengan realisasi KPR mencapai 4,1 juta unit rumah. Dari angka tersebut, 3,08 juta unit atau lebih dari 75 persen di antaranya mengalir dalam bentuk KPR Subsidi.

Capaian itu setara dengan nilai KPR subsidi sebesar Rp 110,45 triliun. Sedangkan, sisanya sebesar Rp 119,76 triliun didistribusikan dalam bentuk KPR nonsubsidi.

Guna menjangkau lebih banyak masyarakat untuk memiliki rumah, terutama kalangan masyarakat menengah dan pekerja informal, BTN juga meluncurkan fasilitas KPR mikro. Melalui fasilitas tersebut, pekerja informal bisa memiliki rumah dengan plafon kredit maksimal Rp 75 juta dengan tenor maksimal 20 tahun .

“Langkah ini juga sejalan dengan inklusi keuangan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia mengakses layanan perbankan," kata Oni. kbc10

Bagikan artikel ini: